Rentetan Teguran untuk Kepala Daerah yang Malah Bikin Kerumunan

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Senin, 07 Sep 2020 22:40 WIB
Viral di media sosial pasangan calon dalam pemilihan bupati (pilbup) Pohuwato, Gorontalo menggelar konser deklarasi. Dalam video tersebut terlihat warga berkerumun menghadiri konser.
Viral di media sosial pasangan calon dalam pemilihan bupati (pilbup) Pohuwato, Gorontalo menggelar konser deklarasi. Dalam video tersebut terlihat warga berkerumun menghadiri konser. (Foto: istimewa)

Bila dikaitkan dengan aturan lain, tentu hal ini berhubungan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menegaskan bahwa pembatasan sosial berskala besar paling sedikit meliputi antara lain pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Berdasarkan hal tersebut, Mendagri meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil memberikan sanksi teguran tertulis kepada Cellica selaku Bupati Karawang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas teguran itu, Cellica mengaku telah meminta maaf kepada Gubernur Jabar dan Dirjen OTDA. Cellica juga telah mengimbau para pendukungnya untuk tidak ikut mengantar saat akan mendaftar ke KPU Jumat lalu.

"Sejak beberapa hari sebelumnya. Saya sudah bicara supaya simpatisan kami tidak perlu mengantar," kata Cellica.

Namun, lanjut Cellica, situasi pada Jumat pagi (4/9) di luar kendali. Massa terus berdatangan dan mengikuti Cellica-Aep yang mengendarai motor tiga roda buatan Amerika. Massa yang tak terbendung akhirnya membentuk iring-iringan kendaraan dan mengular hingga ke KPU Karawang.

"Saya memohon maaf bila acara kemarin terkumpul banyak massa," ujar Cellica.

Selain Cellica, Mendagri sebelumnya sudah menegur Bupati Muna Rusman Emba, Bupati Muna Barat Laode M Rajiun Tumada, dan Bupati Wakatobi Arhawi. Ketiganya juga ditegur terkait acara politik pada Pilkada 2020. Ketiganya kembali mencalonkan diri maju di pilkada tiap daerah.

Hingga Senin 7 September 2020, tercatat ada 51 kepala daerah dan wakil kepala daerah yang telah mendapatkan teguran tertulis dari Mendagri. Berikut daftarnya:

Bupati Klaten, Bupati Muna Barat, Bupati Muna, Bupati Wakatobi, Wakil Bupati Luwu Utara, Plt. Bupati Cianjur, Bupati Konawe Selatan, Bupati Karawang, Bupati Halmahera Utara, Wakil Bupati Halmahera Utara, Bupati Halmahera Barat, Wakil Bupati Halmahera Barat, Walikota Tidore Kepulauan, Bupati Belu, Wakil Bupati Belu, Bupati Luwu Timur, Wakil Bupati Luwu Timur, Wakil Bupati Maros, Wakil Bupati Bulukumba, Bupati Majene, Wakil Bupati Majene, Bupati Mamuju, Wakil Bupati Majene, Wakil Bupati Bitung, Bupati Kolaka Timur, Bupati Buton Utara, Bupati Konawe Utara, Walikota Banjarmasin, Wakil Bupati Blora, Wakil Bupati Demak, Bupati Serang, Wakil Walikota Cilegon, Bupati Jember, Bupati Mojokerto, Wakil Bupati Sumenep, Wakil Walikota Medan, Walikota Tanjung Balai, Bupati Labuhan Batu, Bupati Pesisir Barat, Wakil Bupati Rokan Hilir, Bupati Rokan Hulu, Wakil Bupati Kuantan Sengingi, Bupati Dharmasraya, Wakil Bupati Musi Rawas, Bupati Ogan Ilir, Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Selatan, Bupati Musi Rawas Utara, Wakil Bupati Musi Rawas Utara, Bupati Karimun, Wakil Bupati Karimun, Bupati Kepahiang, Bupati Bengkulu Selatan, dan Gubernur Bengkulu.

Kemendagri menyayangkan banyaknya kerumunan pada saat deklarasi dan pada saat pendaftaran bakal pasangan calon Pilkada Serentak 2020. Padahal kepala daerah sudah diimbau agar tidak memancing kerumunan massa.

Masih terkait Pilkada, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah mewanti-wanti akan munculnya klaster Pilkada. Di saat bersamaan, pemerintah juga menggencarkan kampanye menjaga jarak.

"Saya minta ini Pak Mendagri, urusan yang berkaitan dengan klaster pilkada ini betul-betul ditegasi, betul-betul diberikan ketegasan betul. Polri juga berikan ketegasan mengenai ini, aturan main di pilkada-pilkada karena sudah jelas di PKPU-nya jelas sekali. Jadi ketegasan saya kira Pak Mendagri dengan Bawaslu agar ini betul-betul diberi peringatan keras," kata Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (7/9/2020).


(aan/idn)