Sigit Purnomo Said atau Pasha 'Ungu' gagal maju di Pilgub Sulawesi Tengah (Sulteng). Pasha gagal dicalonkan sebagai Wakil Gubernur Sulteng lantaran kurangnya kursi dukungan.
Pasha rencananya maju di Pilgub Sulteng mendampingi Anwar Hafid. Sayangnya, dukungan Partai Demokrat, PAN, dan PPP, yang hanya memiliki 7 kursi, tak cukup untuk mengantarkannya maju di Pilgub Sulteng.
Pasha memang tak asing lagi di Sulteng. Dia saat ini menjabat Wakil Wali Kota Palu mendampingi Wali Kota Palu Hidayat.
Kepemimpinan Pasha pun dipenuhi kontroversi. Mulai dari berseteru dengan DPRD Palu hingga yang paling terbaru mewarnai rambutnya menjadi pirang.
Berikut ini sederet kontroversi Pasha Ungu:
1. Isu Bayar Kontrak Rumah Rp 2 M dengan APBD
Pada 2017 lalu, Pasha 'digoyang' isu perkara uang kontrakan rumah. Kala itu, anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Palu Ridwan H Basatu mempermasalahkan biaya kontrak rumah Pasha di kompleks hunian elite Citraland yang berada di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore. Ridwan menuding dana yang dipakai Pasha membayar kontrakan pribadi itu berasal dari APBD.
Namun, tudingan Ridwan itu dibantah Pemkot Palu. Pemkot menegaskan tak ada anggaran daerah yang digunakan untuk membayar biaya kontrak rumah Pasha. Pemda hanya membiayai perlengkapan rumah mantan vokalis band Ungu tersebut.
Pasha juga menampik tudingan mendapat alokasi dana dari APBD untuk membayar kontrakan rumahnya. Dia mengatakan rumah jabatan wakil wali kota yang sedianya ditempati masih dalam proses rehab. Rumah yang dimaksud adalah bekas Kantor Dinas Pertanian, yang terletak di Jalan Balai Kota Utara, Palu.
Pasha kala itu diketahui mengontrak rumah berlantai 2 tipe Belize di kompleks hunian elite dengan harga rumah berkisar Rp 600 juta hingga Rp 6 miliar itu. Harga rumah yang dikontrak Pasha senilai hampir Rp 2 miliar. General Manager Citraland Palu, Sulawesi Tengah, Cholief Choerrasjaini membenarkan disewanya 1 unit rumah di Jl RE Martadinata, Mantikulore, oleh Pasha.
"Kalau memang sewa kontrakan rumah saya dianggarkan di APBD 2017, coba silakan dicek saja. Kalau ini tidak ada, berarti ngarang. Itu pernyataan yang tidak berkualitas," tuturnya.
