Bupati Waropen Maju Pilkada, Kasus Gratifikasi pada 2010 Disetop Sementara

Wilpret - detikNews
Senin, 07 Sep 2020 15:28 WIB
ilustrasi pilkada serentak 2015
Ilustrasi Pilkada (Foto: Zaki Alfarabi)
Jayapura -

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua menunda proses penanganan kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Bupati Waropen Yermias Bisai. Kasus tersebut ditunda sementara karena Yermias kembali maju di Pilkada 2020.

"Kita menunda pemeriksaan selama proses Pilkada, bukan menghentikan kasusnya," ujar ujar Aspidsus Kejati Papua, Alexander Sinuraya, saat dihubungi, Senin (7/9/2020).

Alexander mengatakan sejumlah daerah yang menyelenggarakan Pilkada, kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan bakal calon ditunda sementara. Pemeriksaan itu ditunda sampai Pilkada selesai.

Hal tersebut dilakukan, kata Alex, untuk meminimalisasi risiko tuduhan bahwa kejaksaan memiliki kepentingan politik atas penanganan kasus tersebut. Dia memastikan bila penanganan kasus tersebut akan dilanjutkan kembali ketika tahapan Pilkada telah selesai.

"Jangan sampai dipolitisir, kejaksaan tidak mau ada kepentingan, kita murni penegakan hukum," kata Alex.

Sebelumnya, Kejati Papua menetapkan Bupati Waropen Yermias Bisai sebagai tersangka penerima gratifikasi yang terjadi sejak 2010. Yermias diduga menerima gratifikasi dengan total nilai Rp 19 miliar pada saat dia menjabat sebagai Wakil Bupati Waropen periode 2010-2015 dan 2018.

(knv/knv)