Mendagri Tito Karnavian menyoroti masalah antara KPUD dan Pemkab Waropen, Papua. Tito menyebut sampai saat ini Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) belum dilantik KPUD.
"Ini yang paling akhir yang ingin saya sampaikan, ada persoalan di Kabupaten Waropen, ini antara KPU dan pemdanya ini ada masalah konflik, saya nggak tahu masalahnya apa. KPU tidak, belum melanjutkan tahapan bahkan belum melantik PPK dan PPS," kata Tito dalam Rapat Koordinasi KPUD Papua di Jayapura, Jumat (10/7/2020).
Tito meminta Gubernur Papua hingga Pangdam Papua memfasilitasi agar masalah tersebut cepat diselesaikan. Tito mengaku tak akan segan-segan untuk memberikan sanksi bagi mereka yang menghambat agenda strategis nasional.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya minta tolong ketua KPU dan Bawaslu dan mohon maaf Pak Gubernur tolong fasilitasi ini juga Pak Kapolda, Pangdam, Kabinda, semua fasilitasi, masalah di Waropen ini jangan sampai terhambat, kalau sampai ada yang melanggar, kalau nggak mau didamaikan, ada yang melanggar, inilah program agenda strategis nasional pusat, di bidang politik, ini ada sanksinya bagi yang melanggar, dan saya tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi baik administrasi sampai ke pemberhentian," ujar dia.
![]() |
Tonton video 'Harapan 74 Tahun Bhayangkara di Tengah Pandemi COVID-19':
Selain itu, Tito juga bicara mengenai kondisi keamanan Asmat menjelang Pilkada 2020. Tito berharap semua pihak saling berkoordinasi.
"Kemudian di Asmat saya kira hanya ada gangguan masalah keamanan, beberapa tahun lalu ada yang kasus penembakan, yang penting koordinasi dengan aparat keamanan dan Pak Bupati juga tahu siapa tokoh-tokohnya," imbuh dia.
Tito berada di Papua dalam rangka kunjungan kerja untuk persiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Tito memberikan arahan kepada peserta koordinasi KPUD, Bawaslu, Kapolres hingga Dandim.
Selain itu, Tito juga memberikan arahan terkait penanganan pandemi virus Corona yang saat ini masih menjadi tantangan bagi kehidupan nasional.