ADVERTISEMENT

Bawaslu: Semua Paslon Pilkada Maros Tak Indahkan Protokol COVID-19

Moehammad Bakrie - detikNews
Senin, 07 Sep 2020 15:14 WIB
Suasana deklarasi salah satu paslon bupati dan wakil bupati di Maros, Sulawesi Selatan.
Foto: Suasana deklarasi salah satu paslon bupati dan wakil bupati di Maros, Sulawesi Selatan. (Bakrie-detikcom)
Maros -

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel) menemukan sejumlah dugaan pelanggaran saat deklarasi dan pendaftaran pasangan bakal calon bupati dan Wakil Bupati Maros. Di antaranya pelibatan aparatur sipil negara (ASN) dan kepala desa atau lurah serta pelanggaran protokol kesehatan.

"Umumnya semua pasangan calon tidak mengindahkan aturan protokol kesehatan pandemi Covid. Selain itu juga ada beberapa temuan kita dugaan pelibatan ASN," kata Ketua Bawaslu Maros, Sufirman, Senin (07/09/2020).

Meski menemukan adanya dugaan pelanggaran, Bawaslu mengaku masih akan mengkaji secara internal. Jika memang memungkinkan untuk diproses, maka akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

"Kami banyak menerima laporan dari Panwascam. Namun kami belum meregister, karena prosesnya masih berlangsung. Seperti keterlibatan ASN dan kepala desa jika mereka nanti kembali terlihat menghadiri kegiatan pasangan calon, maka akan kami tindak sesuai aturan yang berlaku," lanjutnya.

Terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan, pihak Bawaslu telah memberikan saran perbaikan di tempat kepada para pelaksana. Mulai dari pembatasan orang dan juga ketersediaan alat cuci tangan dan standar protokol lainnya.

"Kemarin itu kita berikan saran perbaikan. Namun kalau memang hasil kajiannya tetap ada pelanggaran, maka bisa saja kita teruskan kasusnya ke pidana umum melalui kepolisian. Undang-undangnya itu ada soal wabah, karantina dan kesehatan," sebutnya.

Sementara untuk dugaan pelanggaran ASN dan Kepala Desa, saat belum ada penetapan calon, mereka akan serahkan ke komisi ASN dan Pemdes serta Dirjen Kemendagri. Namun saat penetapan, maka akan dijerat dengan Undang-undang nomor 10 tahun 2016.

"Di Pasal 71 ayat 1 itu jelas melarang pelibatan pejabat publik dalam kampanye. Pidananya itu ada penjara maksimal 6 bulan dan denda Rp 600 juta. Nah pasangan calonnya juga bisa kena," sebutnya.

Beberapa hari sebelumnya, tiga pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Maros, menggelar acara deklarasi sekaligus pendaftaran di KPU. Kegiatan yang dihadiri ribuan pendukung itu, pun dinilai banyak melanggar protokol kesehatan.

(idh/idh)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT