DKI Fasilitasi UMKM di Trotoar, Koalisi Pejalan Kaki Pertanyakan Aturan

Kadek Melda Luxiana - detikNews
Sabtu, 05 Sep 2020 23:17 WIB
Jalur sepeda di kawasan Menteng, Jakarta, tak semulus seperti kelihatannya. Dalam foto, jalur tersebut malah nabrak tiang dan trotoar. Kok bisa?
Foto: Ilustrasi (Rifkianto Nugroho/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Jakpus) menyiapkan sembilan titik lokasi kios sementara untuk tempat UMKM berjualan di trotoar dan fasilitas umum. Menanggapi hal tersebut, Koalisi Pejalan Kaki mempertanyakan aturan yang digunakan.

"Kami menyampaikan bahwa regulasi di kita itu masih konflik, antara undang-undang lalulintas (lalin) dengan Permen (Peraturan Menteri) PU nomor 3 PRTM tahun 2014 kalau enggak salah yang mereka pakai acuannya. Sedangkan undang-undang lalulintas menyatakan fasilitas pejalan kaki itu peruntukannya untuk pejalan kaki. Aturan mana yang mau dianut, undang-undang lalin kah atau permen-nya," kata pendiri Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus ketika dihubungi, Sabtu (5/9/2020).

Alfred menuturkan Koalisi Pejalan Kaki belum menentukan sikap apakah setuju atau tidak dengan rencana penggunaan trotoar tersebut. Sebab, dikatakan Alfred masih ada persoalan pada aturan yang digunakan.

"Posisi koalisi pejalan kaki tidak dalam posisi setuju atau tidak setuju karena aturannya masih debat," tuturnya.

"Karena ada dua aturan dan aturan itu kan produk perundang-undangan, satu Permen PU satu UU lalin. Coba ditanya dinas UKM mau pake aturan mana? Mereka pasti pake Permen, tapi kalau telpon polisi trotoar untuk apa fungsinya? Ya untuk pejalan kaki di situ posisinya," lanjutnya.

Alfred menyampaikan perlu ada peran dari Pemprov DKI untuk dapat menentukan aturan mana yang digunakan. Sebab menurutnya, tidak ada yang dapat menjamin kemungkinan pedagang kaki lima (PKL) dari tempat lain ikut membuka lapak di trotoar lain selain daripada sembilan titik lokasi tersebut.

"Harusnya dirunut dulu dari atasnya (Pemprov DKI). Jangan nanti kita sudah capek-capek membangun ternyata itu lagi-lagi sembilan titik tadi akhirnya menjadi pemicu pedagang kaki lima lain untuk mengokupasi trotoar yang lain karena tidak ada garansi bahwa di trotoar lain itu tidak akan dipake oleh PKL. Konsistensi dan komitmennya nggak ada," ujarnya.

Lebih lanjut, Alfred mengatakan tidak ada ketegasan aturan dari Pemprov DKI terkait rencana penggunaan trotoar. Alfred tidak ingin nantinya trotoar malah tidak memiliki fungsi yang jelas.

"Ini kan sebenarnya tidak ada ketegasan (Pemprov DKI). Dan juga ruang hukum mana yang dipakai apakah UU lalin apakah Permen PU ataupun regulasi yang dipakai oleh Pemprov Jakarta. Jadi jangan sampai nanti fungsinya si trotoar ini jadi fungsinya nano-nano. Ada asem, manis, jadi fungsinya macem-macem jadinya," imbuhnya.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat (Jakpus) Irwandi menyiapkan sembilan titik lokasi kios sementara untuk pedagang berjualan di trotoar dan fasilitas umum. Kios yang akan didirikan itu bersifat semipermanen.

"Sudah sembilan titik yang disiapkan. Kemarin itu diminta dijadikan loksem (lokasi sementara). Kalau loksem kan Walkot SK-nya supaya cepat. Kalau itu pemanfaatan aset oleh BPAD, itu harus panjang, kontrak MoU. Kita ini mau cepat. Jadi kemarin putusan dari Dinas UKM loksem saja gitu," kata Iwandi saat dihubungi.

"Cuma semipermanen, jadi kapan pun itu nggak boleh ada gali-galian. Semipermanen kan nempel saja. Pokoknya semipermanen, kapan pun bisa dibuka," lanjutnya.

Sembilan titik lokasi tersebut berada di Jalan Pamekasan 1 titik, Jalan Kendal 3 titik, Jalan Gedung Kesenian 1 titik, Lapangan Banteng 2 titik (di dalam gedung) sebelah pintu barat dan pintu timur, serta Jalan Sudirman 2 titik.

(rfs/rfs)