Sanksi masuk replika peti mati bagi pelanggar protokol COVID-19 di Ibu Kota DKI Jakarta menjadi kontroversi. Kritik membanjiri kebijakan ini.
Sebenarnya sanksi bagi mereka yang mengabaikan protokol kesehatan di Jakarta ada juga kerja sosial hingga denda. Namun masuk replika peti mati jadi salah satu yang unik.
Di kawasan RT 11 RW 11 Kelurahan Kalisari, Pasar Rebo, Jakarta Timur, ada sanksi 'dadakan' yang diberikan kepada pelanggar protokol COVID-19 berupa masuk replika peti mati. Sebab, ada antrean ketika pelanggar hendak diberi sanksi kerja sosial.
"Awalnya pelanggar banyak yang kena razia masker. Tapi, karena antre lama kerja sosial (kerja sosial 60 menit), lama nunggu giliran," kata Kasatpol PP Jakarta Timur Budhy Novian kepada wartawan, Rabu (2/9/2020).
Budhy mengatakan, saat ada antrean itu, tiba-tiba salah satu anggota petugas berinisiatif menawarkan sanksi lain. Pelanggar diberi pilihan untuk dikenai sanksi denda, kerja sosial, atau tidur di replika peti mati.
"Ada salah satu petugas (belum tahu inisiatif awal dari siapa) menawarkan kepada pelanggar mau denda, kerja sosial, atau tiduran di replika peti mati. Lanjut si pelanggar memilih tiduran di peti mati sambil berhitung 1-100," jelas dia.
Sanksi berbeda ini diharapkan bisa memberikan efek jera. Nyatanya ini malah menuai banyak kritik.
Fraksi NasDem DPRD DKI menilai Pemprov DKI Jakarta kewalahan menangani Corona sehingga menggunakan cara di luar aturan.
"Iya, semakin maraknya pelanggar, memprihatinkan, dan NasDem melihat Pemprov DKI sudah kewalahan sampai-sampai menggunakan cara-cara di luar aturan," kata Ketua Fraksi NasDem Wibi Andrino kepada wartawan.
