Disorot Pusat, Pemprov DKI Klaim Ganjil Genap Batasi Warga Keluar Rumah

Disorot Pusat, Pemprov DKI Klaim Ganjil Genap Batasi Warga Keluar Rumah

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Jumat, 04 Sep 2020 16:40 WIB
Ahmad Riza Patria saat dilantik sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Kebijakan ganjil genap DKI disorot pemerintah pusat lantaran meningkatnya aktivitas transportasi yang berpotensi menjadi sumber penularan virus Corona. Menjawab hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengklaim ganjil genap justru membatasi warga keluar rumah.

"Pertama, ganjil genap dulu kan sebelum pandemi untuk membatasi kepadatan. Kedua, selama pandemi kita tiadakan, di PSBB Transisi, (ganjil genap) berlakukan kembali di awal Agustus untuk selain mengurangi kemacetan, juga untuk membatasi keluar rumah. Biar orang mengatur, 'oh mobil saya ganjil, ya sudah'. Untuk mengatur orang yang keluar acara belanja, bertemu teman-teman," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (4/9/2020).

Riza mengatakan, saat ini ada peningkatan penggunaan transportasi umum sebesar 3,5 persen. Pihaknya saat ini tengah memastikan kenaikan tersebut apakah disebabkan dari adanya kebijakan ganjil genap atau tidak.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Terkait dengan meningkatnya 3,5 persen orang yang beralih ke (transportasi) umum kita cek, apakah betul karena ganjil genap. Karena kalau mau jujur kan yang naik kendaraan kan berkurang, karena tidak bekerja, karena WFH, kita tahu kan yang kerja berkurang disebabkan di PHK, bekerja dari rumah, nggak keluar. Bisa saja ada peningkatan karena ada yang kembali kerja, ada keperluan, kita cek apakah ada korelasinya," ujar Riza.

Selain itu, peningkatan aktivitas masyarakat di masa pandemi juga bisa disebabkan karena faktor ekonomi. Masyarakat yang memiliki mobil, kini beralih ke transportasi publik karena ingin berhemat.

ADVERTISEMENT

"Berikutnya bisa saja peningkatan disebabkan ekonomi memburuk pendapatan orang, yang tadinya naik mobil, berpikir ulang lebih hemat naik umum. Orang yang mungkin di kereta dan bus itu kita cek. Mungkin karena ekonomi, tentu apa yang jadi perhatian Pak Doni (Ketua Satgas COVID-19), akan kita perhatikan, akan kita evaluasi dengan Dishub dan juga Polda Metro Jaya," kata Riza.

Sebelumnya, Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, mengatakan aturan ganjil-genap kendaraan bermotor berdampak pada meningkatnya aktivitas transportasi dan mobilitas warga. Wiku menyebut perlu adanya evaluasi untuk memastikan apakah penerapan ganjil-genap memiliki kontribusi dalam penularan kasus.

"Kami lihat bahwa dengan adanya ganjil genap terlihat ada peningkatan transportasi, mobilitas penduduk. Dan ini tentunya menjadi salah satu faktor yang perlu dilihat, apakah memiliki kontribusi dalam tingkat penularan dan bagaimana selanjutnya untuk bisa dikendalikan," kata Wiku dalam konferensi pers secara daring yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (31/8).

(man/dkp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads