KPK Panggil Walkot Bandung Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi RTH

Ibnu Hariyanto - detikNews
Jumat, 04 Sep 2020 11:39 WIB
Gedung KPK
Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Penyidik KPK memanggil Wali Kota Bandung, Oded Mohammad Danial sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi terkait pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) di Pemkot Bandung pada 2012. Oded bakal diperiksa oleh KPK di Polrestabes Bandung.

"Hari ini, Jumat (4/9/2020) KPK juga menjadwalkan pemeriksaan Oded Mohammad Danial bertempat di Polrestabes Bandung," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (4/9/2020).

Oded diperiksa dalam kapasitas sebagai mantan Anggota DPRD Bandung. Pemeriksaan hari ini merupakan penjadwalan ulang, karena dalam panggilan sebelumnya Oded tidak hadir.

Oded sebelumnya membantah telah dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan RTH di Pemkot Bandung pada 2012 pada Rabu (2/9). Namun, KPK menyebut telah mengirimkan surat panggilan kepada Oded dan diterima oleh pihak keluarga.

"Penyidik telah mengirimkan surat panggilan secara patut kepada yang bersangkutan (Oded) dan telah diterima oleh salah seorang pihak keluarganya. Selanjutnya, yang bersangkutan dijadwalkan untuk kembali dipanggil pada hari Jumat tanggal 4 September 2020," kata Ali.

Selain Oded, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap 13 saksi. Saksi-saksi yang diperiksa KPK tersebut berasal dari berbagai unsur mulai dari petani, ibu rumah tangga hingga swasta.

Diketahui, Dadang ditetapkan KPK sebagai tersangka karena diduga menjadi makelar tanah untuk pengadaan RTH Kota Bandung. Ia menjadi makelar bersama eks anggota DPRD Kota Bandung Kadar Slamet. Dadang dijerat dalam pengembangan kasus.

Dadang diduga memanfaatkan kedekatan hubungannya dengan Edi Siswadi, yang saat itu merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung. Edi kemudian memerintahkan Kepala Dinas Pengelolaan dan Keuangan Daerah Pemkot Bandung saat itu, Herry Nurhayat, membantu Dadang dalam pengadaan tanah untuk RTH itu.

"Setelah tanah tersedia, Pemerintah Kota Bandung membayarkan Rp 43,65 miliar pada DGS (Dadang Suganda). Namun DGS hanya memberikan Rp 13,5 miliar kepada pemilik tanah sehingga diduga DGS diperkaya sekitar Rp 30 miliar," ujar Kabiro Humas KPK Febri dalam konferensi pers di kantornya Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (21/11).

(ibh/dwia)