.webp)
Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Doni Monardo meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi kembali kebijakan ganjil-genap di masa pandemi virus Corona (COVID-19). Pasalnya, mayoritas pasien yang dirawat di RSD Wisma Atlet disebut Doni terpapar di transportasi umum.
Hal itu disampaikan Doni dalam rapat kerja di Komisi VIII DPR, Rabu (3/9/2020). Doni awalnya mengungkapkan 62 persen pasien Corona yang dirawat di RSD Wisma Atlet adalah pengguna transportasi umum.
"Data dari pasien yang dirawat di RS Wisma Atlet, dari 944 pasien yang dirawat ternyata komposisi mereka terpapar COVID-19 sekitar 62 persen adalah pengguna transportasi umum. Dan kami sudah mengingatkan kepada Kementerian PAN-RB, dan juga BUMN, harus membatasi, mencegah karyawannya yang menggunakan transportasi publik," kata Doni.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala BNPB itu pun meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi lagi kebijakan ganjil genap. Kebijakan itu disebutnya membuat angka pengguna transportasi umum meningkat.
"Kami juga sudah berbicara kepada pemerintah DKI Jakarta untuk melakukan evaluasi tentang menggunakan transportasi ganjil genap," ujarnya.
Doni mengungkapkan pihaknya telah melakukan video conference dengan Pemprov DKI Jakarta membahas soal kebijakan ganjil genap itu. Dalam pertemuan itu, didapatkan data bahwa kebijakan ganjil-genap membuat angka pengguna transportasi umum KRL naik 3,5 persen.
Sebelumnya, juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito, mengatakan aturan ganjil-genap kendaraan bermotor berdampak meningkatnya aktivitas transportasi dan mobilitas warga. Wiku menyebut perlu adanya evaluasi untuk memastikan apakah penerapan ganjil-genap memiliki kontribusi dalam penularan kasus.
"Kami lihat bahwa dengan adanya ganjil-genap terlihat ada peningkatan transportasi, mobilitas penduduk. Dan ini tentunya menjadi salah satu faktor yang perlu dilihat, apakah memiliki kontribusi dalam tingkat penularan dan bagaimana selanjutnya untuk bisa dikendalikan," kata Wiku dalam konferensi pers secara daring yang disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden, Senin (31/8).
(azr/gbr)
