Pihak Wiranto melaporkan adanya tindak pidana soal memasuki pekarangan kantor tanpa izin terhadap para kader Partai Hanura. Sementara pihak dari Partai Hanura menyampaikan klaim bahwa Wiranto sudah menyerahkan kantor itu ke Ketua Umum Hanura terpilih, Oesman Sapta Odang (OSO).
Kuasa hukum Partai Hanura, Rhony Sapulette, menjelaskan, sejak 2017, Wiranto sudah menyerahkan kantor tersebut kepada DPP Partai Hanura. Hal itu tertuang dalam Surat Berita Acara tentang Serah Terima Gedung Perkantoran yang ditandatangani oleh kedua pihak, yakni Wiranto dan OSO.
"Nah, berdasarkan berita acara itu, gedung itu adalah milik Partai Hanura. Itu pun disampaikan oleh Pak Wiranto, pengakuan Pak Wiranto dimana-mana," kata Rhony saat dihubungi pada Selasa (1/9/2020).
Bahkan, menurut Rhony, sejak 2015, Wiranto sudah menyampaikan bahwa kantor tersebut adalah milik Partai Hanura. "Waktu tahun 2015, waktu saat peletakan batu pertama oleh Pak Try Sutrisno saat itu, pembangunan gedung itu yang senilai Rp 26 miliar, Pak Wiranto sendiri menyampaikan bahwa gedung ini adalah milik Partai Hanura," ujarnya.
Selain itu, Rhony menjelaskan, biaya pembangunan gedung tersebut merupakan dana dari partai. Menurutnya, pembangunan gedung memakan biaya senilai Rp 26 miliar.
"Dan semua dana yang digunakan sebanyak kurang lebih Rp 26 miliar itu, ini adalah dana partai. Mulai dari pengurusnya, simpatisnya. Pokoknya itu dana Partai Hanura," tuturnya.
