.webp)
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PAN, Farah Puteri Nahlia menilai influencer bukan opsi utama penyambung antara kebijakan pemerintah dan masyarakat. Farah menuturkan yang terpenting adalah kerja sama pemerintah dan lembaga-lembaga terkait dalam mensosialisasikan kebijakan.
"Tentu nggak sebagai opsi utama ya, bisa sebagai opsi ke sekian. Tapi ya why not (kenapa tidak?), yang terpenting ya harus dari pemerintah bersama dinas terkait bersama DPR untuk bisa sosialisasi ke masyarakat," kata Farah di Gedung MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2020).
Soal melibatkan influencer, Farah berpendapat hal tersebut boleh saja dilakukan. Namun Farah menyarankan latar belakang influencer itu harus jelas positif, dan memang memiliki banyak pendukung atau penggemar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selama influencernya punya influence yg besar dan bisa membantu ya why not. Ya kembali lagi harus dipastikan influencer ini backgroundnya positif pendukungnya banyak dan memang harus rajin diskusi ke pemerintah," tutur dia.
Politikus muda ini meminta agar pemerintah dan influencer memiliki hubungan dua arah. Menurutnya, influencer juga harus banyak melakukan diskusi apabila mau melakukan sosialisasi terkait kebijakan masyarakat.
"Jadi jangan hanya sekadar pemerintah kasih tahu influencer untuk memberi tahu sesuatu, tapi juga influencer ini harus banyak diskusi ya biar dia terbuka pikirannya dan bisa mengedukasi masyarakat di sekitarnya," ucap Farah.
Farah sendiri menilai influencer diperlukan guna melakukan sosilasisasi ke generasi muda. Sebab, menurutnya anak muda saat ini lebih menghabiskan waktu dengan membuka media sosial.
"Kalau menurut aku pribadi, influencer itu mungkin didengar lebih ke anak muda. Sekarang anak muda banyak yang nggak baca berita. Mereka nggak mau tahu tentang berita, mereka lebih sering buka sosmed, laman-laman influencer favorit mereka, sehingga akan lebih mudah untuk di saring atau didapet info-info terbaru yang mereka memang nggak baca di berita," jelasnya.
Diketahui Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menilai para aktor digital, salah satunya influencer, merupakan bagian penting dalam perkembangan informasi dan demokrasi digital. Menurut Fadjroel, dalam konteks pemerintahan demokrasi, para influencer dibutuhkan sebagai jembatan untuk mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat.
"Pada konteks pemerintahan demokrasi, kelas menengah, kelompok sosial yang sangat aktif di dunia digital, selalu dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan seluruh warga. Oleh karenanya, dalam era masyarakat digital, para aktor digital yang merupakan key opinion leaders di banyak negara demokrasi sangat aktif mengambil peran penting dalam komunikasi kebijakan publik," kata Fadjroel dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (31/8).
