Anggota DPR Nilai Sah Influencer Sosialisasikan Kebijakan Asal Tak Pakai APBN

Jakarta - Peran influencer dinilai penting guna menjembatani kebijakan pemerintah ke masyarakat. Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan TB Hasanuddin menganggap sahih hal itu selama tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

"Kalau kemudian yang melakukan masyarakat, boleh, dengan sukarela ingin menyampaikan, ingin mendukung pemerintah untuk menyampaikan informasi apa yang disampaikan pemerintah, sah-sah saja, yang tidak menggunakan APBN," kata Hasanuddin di kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Selasa (1/9/2020).

Baca juga: Jubir Jokowi Bicara Peran Penting Influencer di Era Demokrasi Digital

Lebih lanjut Hasanuddin mengatakan perihal sosialisasi kebijakan dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Dia mencontohkan sosialisasi kebijakan juga dapat dilakukan secara resmi oleh kementerian atau lembaga terkait.

"Sosialisasi itu dengan berbagai macam boleh saja. Ada yang memang sosialisasi dilakukan secara resmi oleh kementerian/lembaga terkait," ujarnya.

Komisi I DPR merupakan alat kelengkapan Dewan (AKD) yang mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, serta intelijen. Mitra kerja Komisi I di antaranya Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Panglima TNI/Mabes TNI AD, AL, dan AU, serta Badan Intelijen Negara (BIN).

Baca juga: Istana Anggap Penting Influencer, Pimpinan DPR Tak Setuju

Diketahui, juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, menilai para aktor digital, salah satunya influencer, merupakan bagian penting dalam perkembangan informasi dan demokrasi digital. Menurut Fadjroel, dalam konteks pemerintahan demokrasi, para influencer dibutuhkan sebagai jembatan untuk mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat.

"Pada konteks pemerintahan demokrasi, kelas menengah, kelompok sosial yang sangat aktif di dunia digital, selalu dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan seluruh warga. Oleh karenanya, dalam era masyarakat digital, para aktor digital yang merupakan key opinion leaders di banyak negara demokrasi sangat aktif mengambil peran penting dalam komunikasi kebijakan publik," kata Fadjroel dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (31/8). (hel/zak)