.webp)
Istana menilai influencer adalah bagian penting dalam perkembangan demokrasi digital. Anggota Komisi I DPR RI, Abdul Kadir Karding, menyebut peran influencer penting di era digital ini.
"Memang peran influencer ini sangatlah dibutuhkan untuk menjadi instrumen komunikasi publik, komunikasi kebijakan pemerintah, sekaligus juga memberi tanggapan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak tepat oleh masyarakat," kata Karding kepada wartawan, Selasa (1/9/2020).
Di sisi lain, Karding menilai peran influencer harus diarahkan untuk hal-hal positif. Influencer, menurutnya, tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penggunaan influencer itu harus dibangun dengan iktikad baik, dengan niat dan nilai-nilai positif. Artinya, influencer ini betul-betul untuk menjadi bagian dari alat pemerintah untuk menyebarkan informasi-informasi tentang kebijakan-kebijakan yang telah diambil atau perilaku-perilaku kepemimpinan yang telah terjadi yang dilakukan oleh, khususnya pejabat publik maupun pemerintah," ujarnya.
"Pendek kata bahwa suka tidak suka kita harus menggunakan atau bermitra dengan influencer untuk tujuan-tujuan yang positif, yang baik bagi pembangunan bangsa kita," imbuhnya.
Karding juga menegaskan peran influencer tidak sama dengan buzzer, yang selama ini dipandang negatif oleh masyarakat. Anggota DPR Fraksi PKB itu menyebut influencer rata-rata menampilkan konten yang positif.
"Harus diluruskan, harus dibedakan antara influencer dan buzzer. Influencer itu kan orang yang memiliki pengaruh yang kuat, termasuk pengikut yang banyak di tengah-tengah masyarakat, dan rata-rata mereka memiliki, menyampaikan konten-konten yang positif," tuturnya.
Tonton video 'Jubir Jokowi Anggap Influencer Penting, DPR Beda Pendapat':
Presiden Joko Widodo (Jokowi), kata Karding, juga menyampaikan pentingnya memanfaatkan era digital, termasuk memperkuat infrastruktur dan aturan terkait. Pemerintah disebutnya melihat ada peran positif dari influencer.
"Jadi memang Pak Jokowi, dalam hal ini pemerintah, itu melihat banyak potensi positif yang ada di dalam diri influencer," ucap Karding.
Sebelumnya, juru bicara presiden, Fadjroel Rachman, menilai para aktor digital, salah satunya influencer, merupakan bagian penting dalam perkembangan informasi dan demokrasi digital. Menurut Fadjroel, dalam konteks pemerintahan demokrasi, para influencer dibutuhkan sebagai jembatan untuk mengkomunikasikan kebijakan kepada masyarakat.
"Pada konteks pemerintahan demokrasi, kelas menengah, kelompok sosial yang sangat aktif di dunia digital, selalu dibutuhkan sebagai jembatan komunikasi kebijakan pemerintah dengan seluruh warga. Oleh karenanya, dalam era masyarakat digital, para aktor digital yang merupakan key opinion leaders di banyak negara demokrasi sangat aktif mengambil peran penting dalam komunikasi kebijakan publik," kata Fadjroel dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (31/8).
