Cerita Kepala KUA di Aceh Suruh Calon Pengantin Pulang Gegara Tak Bermasker

Agus Setyadi - detikNews
Selasa, 01 Sep 2020 14:16 WIB
Poster
Ilustrasi COVID-19 (Edi Wahyono/detikcom)
Banda Aceh -

Sejumlah Kantor Urusan Agama (KUA) di Aceh menerapkan aturan ketat bagi pasangan yang hendak menikah di masa pandemi COVID-19. Bagi pasangan pengantin yang tidak mengenakan masker tidak bakal dilayani.

Kepala KUA Kecamatan Blangpidie, Aceh Barat Daya (Abdya), Khairul Huda, mengatakan pihaknya bakal menolak pasangan yang datang ke KUA untuk mengurus nikah bila tidak mengenakan masker. Bila ingin mendapatkan pelayanan, pasangan diminta pulang dulu untuk mengambil masker.

"Kita pernah menyuruh calon pengantin pulang untuk mengambil masker. Setelah mereka pakai masker, baru kita nikahkan. Jadi untuk pernikahannya tidak kita tunda juga," kata Khairul kepada wartawan, Selasa (1/9/2020).

Khairul mengaku kewalahan untuk mengawasi keluarga pasangan yang nikah di masjid agar patuh menggunakan masker. Sebagian masyarakat, jelasnya, ngeyel saat diingatkan petugas.

"Kalau acara pernikahan di masjid itu masyarakat kita sedikit sulit dalam hal menggunakan masker. Kalau warga yang mengerti mereka pulang ambil masker, tapi kalau yang tidak itu susah. Tidak mungkin kita bertengkar sama warga," ujar Khairul.

Menurutnya, ketegasan diambil untuk menghindari penyebaran virus Corona yang makin merebak di Aceh. Dia meminta seluruh pasangan yang hendak menikah mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

"Kita bilang tidak ada (Corona), tapi korban yang meninggal dunia terus ada. Jadi perlu ketegasan, karena saya menginginkan kesadaran masyarakat menggunakan masker harus tinggi. Jadikan masker itu bagian dari pada pakaian," jelas Khairul.

Kepala KUA di Kecamatan Matang Kuli, Aceh Utara, Helmi Saputra, mengatakan KUA yang dipimpinnya juga pernah meminta pasangan yang mengurus persyaratan nikah untuk pulang dulu mengambil masker. Dia mewajibkan semua orang yang datang ke KUA untuk menggunakan masker.

"Kalau mereka tidak mengikuti protokol kesehatan, kami berhak menolak memberikan pelayanan," jelas Helmi.

(agse/haf)