.webp)
PKS memutuskan abstain di Pilkada Solo dan membuka opsi untuk kampanye golput. Komisi II DPR RI menilai seharusnya partai politik mengajak masyarakat berpartisipasi dalam Pemilu, meski disebutnya tidak ada sanksi pidana untuk kampanye golput.
"Sebenarnya kalau sanksinya sih tidak ada ya secara yuridis, tetapi kan harusnya kita ini kan sudah sepakat kita menganut sistem demokrasi yang kita kembangkan dalam politik kita. Salah satu ciri khas itu kan bagaimana setiap ada pemilihan pimpinan, baik itu nasional, kepala daerah, itu kan melibatkan partisipasi masyarakat secara luas," kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2020).
"Dan itu merupakan tanggung jawab partai politik sebetulnya, karena kan pilar demokrasi kan partai politik," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Doli menilai kampanye golput PKS di Solo itu tidak etis. Ia bahkan menyebut hal itu aneh.
"Secara politik etis saya kira itu tidak etis. Kemudian juga itu kontraproduktif terhadap pengembangan demokrasi dan juga pengembangan parpol. Jadi aneh justru," ujar Doli.
Politikus Partai Golkar itu mengatakan kampanye golput justru mengerdilkan peran partai politik. Menurutnya, seharusnya partai politik mengajak masyarakat berpartisipasi maksimal dalam Pilkada mendatang.
"Itu kan artinya mengerdilkan peran partai politik, kalau kita sebuah partai politik meminta supaya golput. Harusnya kan bagaimana supaya partai politik itu mengajak semaksimal mungkin masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam event-event seperti pilkada ini," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, PKS memutuskan abstain di Pilkada Solo karena tak punya cukup kursi di DPRD untuk bertarung sendirian melawan Gibran Rakabuming Raka. PKS pun membuka opsi untuk kampanye golput.
"Untuk pilihan 9 Desember, kita masih belum menentukan. Itu kan masih tiga bulan, masih kita pertimbangkan," kata Ketua DPD PKS Solo, Abdul Ghofar, saat dihubungi detikcom, Senin (31/8).
"Kita pertimbangkan nanti apakah golput atau juga berkampanye golput," sambungnya.
Ketua Bawaslu Solo, Budi Wahyono mengatakan golput atau tidak menggunakan hak pilih adalah sikap politik setiap individu. Budi menyebut berkampanye golput pun tidak bisa dipidanakan selama tidak melanggar beberapa ketentuan.
"Pada dasarnya golput itu sikap politik. Ada negara yang memang diwajibkan memilih, tapi kalau di Indonesia kan hak," kata Budi saat dihubungi detikcom, Senin (31/8).
(azr/tor)
