ADVERTISEMENT

RUU MK Sepakat Dibawa ke Paripurna DPR, Menkum HAM Harap Disahkan Jadi UU

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Senin, 31 Agu 2020 20:58 WIB
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, mengatakan ada dua draf omnibus law yang akan diserahkan ke DPR.
Yasonna H Laoly (Mochamad Zhacky/detikcom)
Jakarta -

Seluruh fraksi di Komisi III DPR RI sepakat membawa hasil pembahasan revisi UU (RUU) Mahkamah Konstitusi (MK) ke rapat paripurna. Menteri Hukum (Menkum) dan HAM Yasonna Laoly berharap dalam rapat paripurna tersebut seluruh anggota menyetujui RUU MK disahkan menjadi UU.

"Sebagaimana kita dengarkan bersama bahwa seluruh fraksi telah memberikan pendapatnya, serta menyepakati RUU tersebut untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat II guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI. Kami mengharapkan RUU tersebut dapat disetujui bersama dalam rapat paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi UU," kata Yasonna dalam keterangan tertulis, Senin (31/8/2020).

Yasonna yang mewakili pemerintah menaruh apresiasi dan terima kasih kepada Komisi III DPR. Sebab, RUU MK dapat segera dibawa ke paripurna DPR.

"Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik, serta menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas diselesaikannya pembahasan RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK pada pembicaraan tingkat I untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat II guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI," ujarnya.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry, semua fraksi di Komisi III menyetujui agar pembahasan RUU MK dilanjutkan ke rapat paripurna. Setelah mendengarkan laporan hasil pembahasan oleh Ketua Panja RUU MK Komisi III Adies Kadir, Herman, kemudian meminta persetujuan agar RUU MK dibahas dalam pembicaraan tingkat II esok hari.

"Selanjutnya, kami mohonkan kepada anggota Komisi III dan pemerintah, apakah naskah RUU tentang MK dapat dilanjutkan dalam pembicaraan tingkat II yaitu pengambilan keputusan yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR tanggal 1 September 2020?" kata Herman yang disambut persetujuan dari seluruh peserta rapat.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT