Usia Pensiun Makin Tua di Revisi UU MK Dinilai Tak Jamin Integritas Hakim

Yulida Medistiara - detikNews
Jumat, 28 Agu 2020 14:00 WIB
Ilustrasi MK
Ilustrasi MK (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Revisi UU Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini sedang dibahas di DPR membahas salah satunya terkait usia dan periode hakim konstitusi. Koalisi Save Mahkamah Konstitusi menilai revisi UU MK justru akan menguntungkan hakim konstitusi yang saat ini menjabat dan berpotensi ditukar kepentingan dengan RUU kontroversial yang saat ini sedang diuji.

"Pada prinsipnya semangat yang diberikan antara draft yang ditawarkan DPR dan DIM yang ditawarkan pemerintah sama saja untuk memberikan hadiah buat hakim konstitusi yang sekarang menjadi incumbent. Hadiah ini bisa ditukar dengan banyak sekali rancangan UU kontroversial yang saat ini sedang diujikan," kata peneliti KoDe Inisiatif, Viola Reininda, dalam diskusi virtual bertajuk Tolak RUU MK: Selamatkan MK dari Barter Politik, Jumat (28/8/2020).

Diketahui Pasal 87 RUU MK mengatur terkait syarat minimal calon hakim konstitusi berusia 60 tahun dan dapat meneruskan jabatannya hingga 70 tahun. Jika revisi UU MK ini disahkan, ketentuan tersebut juga berlaku bagi hakim konstitusi yang saat ini menjabat.

"Dari segi substantif saya mau menyinggung satu hal soal konflik kepentingan kenapa juga menimbulkan kecurigaan-kecurigaan dan juga pemikiran bahwa ini ada potensi untuk tukar guling, tukar kepentingan," ungkap Viola.

"Ini dalam aturan peralihan RUU ini tepatnya pada Pasal 87 itu ditetapkan bahwa ketentuan revisi UU MK ini juga berlaku bagi hakim konstitusi yang sekarang jadi incumbent yang sekarang menjabat. Jadi hakim-hakim konstitusi ini lah yang mendapat keuntungan dari perpanjangan masa jabatan, hakim ketua dan wakil ketua, perpanjangan sampai masa pensiun sampai 70 tahun," ujarnya.

Bahkan ada hakim yang berpotensi menjabat lebih 15 tahun karena sebelumnya sudah terpilih 2 periode dan di akhir masa jabatannya berusia mencapai 60 tahun sehingga diperkenankan lagi untuk berlanjut sampai berusia 70 tahun. Adapun RUU kontroversial yang berpotensi untuk ditukar dengan adanya Revisi UU MK di DPR misalnya RUU KPK yang saat ini sedang diuji ke MK.

"Misalnya soal UU keuangan negara untuk COVID-19, ada pasal yang menghindarkan penyelenggara negara dari jeratan UU Tipikor itu juga krusial, UU KPK, UU Minerba dan potensi juga untuk diujikan adalah UU Cipta Kerja," ujarnya.

Berdasarkan data Kode Inisiatif, pada rentang 2016-2019 kerap kali UU yang baru disahkan dan menjadi polemik akan langsung diuji ke Mahkamah Konstitusi. Kemungkinan pola-pola tersebut masih akan berlanjut pada periode saat ini karena publik banyak yang menaruh harapan ke MK untuk memutus UU yang dinilai bertentangan dengan konstitusi, Viola menilai revisi UU MK tersebut syarat akan kepentingan.

"Ini kami duga dianggap seperti ancaman karena tidak bisa melanggengkan kepentingan politik pragmatis mereka. Apalagi dalam rancangan naskah akademik tidak disebutkan kenapa perubahan ini harus dilakukan, ini adalah kombinasi yang sangat berbahaya, dia merasa MK adalah ancaman jadi dia mengajaknya menjadi sekutu," sambungnya.

Senada dengan Viola, peneliti PSHK, Agil Oktaryal mengatakan mestinya revisi UU MK menguatkan kewenangan MK untuk menguji undang-undang. Justru menurutnya revisi UU MK tidak merevisi hal yang substansial, justru mengatur soal syarat minimal dan maksimal usia hakim konstitusi tanpa dijelaskan metodenya.

"Nah tetapi yang terjadi dalam revisi yang dilakukan ini, tidak menjawab kebutuhan Mahkamah Konstitusi itu karena yang terjadi justru adalah ada pasal pasal krusial yang coba dititipkan. Misalkan 1 adalah berkaitan dengan minimal usia seseorang bisa menjabat hakim konstitusi dan mengatur berkaitan dengan masa pensiunnya," ujar Agil.

Di samping itu, peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan semakin tua usia seorang hakim tak menjamin integritasnya. ICW menyebut sebelumnya ada hakim konstitusi yang terjerat kasus korupsi, selain itu ada pula hakim konstitusi yang dilaporkan melanggar kode etik sehingga ICW mempertanyakan alasan revisi UU MK mengenai syarat usia hakim konstitusi.

"Sampai hari ini kami masih mempertanyakan apa alasan logis yang dapat diterima oleh publik kenaikan usia tersebut karena sebenarnya integritas itu tidak diukur dari usia seseorang, bukan berarti seseorang yang semakin tua itu integritasnya semakin terjamin," ujar Kurnia.

"Kita mengetahui bersama beberapa waktu lalu ada dua hakim konstitusi yang terlibat praktik korupsi yang saya rasa usianya juga dapat dikategorikan tua, sempat ada hakim konstitusi yang koalisi masyarakat sipil melaporkan dugaan pelanggaran kode etik terhadap yang bersangkutan, itu pun usianya sudah tua juga," katanya.

(yld/dhn)