KPK Ambil Alih Kasus Korupsi Tanah Kuburan di OKU dari Polda Sumsel

Ibnu Hariyanto - detikNews
Jumat, 24 Jul 2020 23:01 WIB
Penampakan Gedung Baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan
Gedung KPK (Rachman Haryanto/detikcom)
Jakarta -

KPK mengambil alih penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah makam di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang bersumber dari APBD tahun 2013 senilai Rp 6 miliar yang sebelumnya ditangani Polda Sumatera Selatan (Sumsel). Kasus ini dinilai sulit jika ditangani oleh polisi.

"Sesuai ketentuan Pasal 10 A Undang-Undang KPK, melalui Unit Korsupdak, hari ini Jumat, 24 Juli 2020, KPK telah mengambil alih perkara dari Polda Sumsel, yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan pengadaan tanah TPU Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yang bersumber dana dari APBD TA 2013 senilai Rp 6 miliar," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri kepada wartawan, Jumat (24/7/2020).

Ali mengatakan Polda Sumsel sebelumnya menetapkan Wakil Bupati OKU Johan Anuar sebagai tersangka. Kasus korupsi ini diduga mengakibatkan kerugian negara senilai Rp 5,7 miliar.

"Dugaan kerugian negara dalam perkara ini kurang-lebih Rp 5,7 M dengan tersangka JR (saat ini Wakil Bupati Kabupaten OKU)," sebut Ali.

Penyerahan perkara tersebut terdiri atas berkas perkara, barang bukti, dan dokumen pendukung lainnya. Ali berharap, dengan diambil alih oleh KPK, penanganan perkara bisa lebih cepat.

"Pengambilalihan ini karena alasan menurut pertimbangan dari kepolisian penanganan perkara ini sulit dilaksanakan secara baik sehingga penyelesaiannya diharapkan lebih cepat jika dilakukan oleh KPK," sebut Ali.

Johan sebelumnya ditetapkan polisi sebagai tersangka dugaan korupsi tanah kuburan di OKU ini pada 2018. Saat itu, dia langsung melakukan gugatan praperadilan dan menang.

Kemudian Johan kembali ditetapkan tersangka pada kasus serupa pada awal Desember 2019. Johan mengajukan gugatan kembali karena tidak terima jadi tersangka tapi gugatan itu ditolak.

Johan kemudian diperiksa pada 14 Januari dan langsung ditahan. Namun kini Johan dibebaskan dari sel pada 12 Mei karena masa penahanan habis.

Tanggapan Kuasa Hukum Johan Anuar

Kuasa hukum Johan Anuar, Titis Rachmawati, menilai pengambilan alih dari Polda Sumsel ke KPK ini sebagai upaya mengalihkan tanggung jawab penyidikan. Menurut Titis, seharusnya penegakan hukum itu harus berorientasi pada tujuan penyidikan.

"Jika memang hal tersebut diambil alih, seharusnya penyidik Polda tersebut menyadari, jika penegakan hukum itu harus berorientasi pada tujuannya, salah satunya adalah untuk kepastian hukum. Makanya penegakan hukum wajib menaati asas hukum yang berlaku. Jadi bukan sewenang-wenang saja melimpahkan berkas ke KPK tanpa ada tujuan yang jelas. Hal ini praduga kami sebagai tim kuasa hukum JA, penyidik Polda telah berupaya mengalihkan tanggung jawab penyidikan kepada pihak KPK. Apakah karena penyidik Polda tidak mampu melakukan penyidikannya atau memang ada upaya pemaksaan kehendak untuk agar klien kami harus dipidana," terangnya.

Titis menyebut kliennya itu sudah menjadi target sejak 2013. Titis berencana melaporkan penyidik di Polda Sumsel ke Propam Mabes Polri. Dia menduga telah terjadi malpenyidikan terhadap kliennya.

"Kita sama-sama mengetahui penyidik Polda sudah memperlakukan JA dengan cara yang zalim. Sejak 2013 terus dijadikan target. Di mana keprofesionalan mereka? Kami tim kuasa hukum sangat meragukan kinerja penyidik Polda Sumsel yang terkesan arogansi, dan segera akan melaporkan para penyidik tersebut ke Propam Mabes Polri dan Kompolnas, karena dapat diduga telah terjadi malpenyidikan, pemaksaan kehendak atas titipan oknum-oknum yang berkepentingan dikarenakan Pak JA akan maju sebagai balon Wabup di OKU," katanya.

(ibh/idn)