Firli Minta Tak Ada 'Uang Ketuk Palu' di Sumut, Singgung Kasus Zumi Zola

Ahmad Arfah - detikNews
Kamis, 27 Agu 2020 15:28 WIB
Rapat koordinasi pemberantasan korupsi di Sumatera Utara (Ahmad Arfah-detikcom)
Foto: Rapat koordinasi pemberantasan korupsi di Sumatera Utara (Ahmad Arfah-detikcom)
Medan -

Ketua KPK Firli Bahuri mengingatkan pemerintah daerah di Sumatera Utara (Sumut) tidak terjerat kasus 'uang ketuk palu'. Firli menyinggung soal kasus yang menjerat mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola.

Firli awalnya bicara soal modus kasus 'uang ketuk palu' yang sering terjadi. Dia mengatakan, biasanya, uang ketuk palu itu diminta oleh oknum dari DPRD.

"Ini saya ingatkan, kenapa kalau anggota DPR minta uang ketok palu ke Pak Gubernur, Gubernur nggak akan kasih, nggak punya pak Gubernur. Dia minta ke siapa? Dia minta ke Sekda, Sekda perintahkan kepala dinas," kata Firli saat sambutan di dalam Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Medan, Kamis (27/8/2020).

Dia menyebut ada lima kepala dinas yang biasanya menjadi sasaran permintaan untuk menyediakan uang ketuk palu itu. Firli meminta hal ini tak terjadi di Sumut.

"Ada lima kepala dinas yang biasanya, Kepala Dinas PUPR, Perkim ya, kemudian kepala Dinas Kesehatan, kemudian baru BKAD, badan pengelola keuangan dan aset daerah, terakhir Bappeda. Lima itu rumus yang selalu terjadi, saya minta tidak terjadi," ujarnya.

Firli kemudian memberi contoh soal kasus dugaan suap uang ketuk palu di Jambi. Dia mengatakan, gara-gara uang ketuk palu, sejumlah pejabat di Jambi ditangkap KPK.

"Ini ada cerita pak Gubernur. Kita bilang jangan ada uang ketok palu. Gak ada uang ketok palu hari itu. Hingga DPR tanya sama pak Gubernur, mana uang ketuk palunya. Kata Gubernur, kemarin sudah diingatkan sama KPK. Saya bilang untuk di daerah Jambi itu kan. Dieksekusi lah terakhir, ketangkap lah. Gubernur, sekda, anggota DPR" ucap Firli.

Sebagai informasi, kasus uang ketuk palu di Jambi ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 28 November 2017. Saat itu, KPK menangkap sejumlah orang hingga akhirnya menetapkan 4 orang tersangka yaitu anggota DPRD Provinsi Jambi 2014-2019 Supriyono, Plt Sekda Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kadis PUPR Jambi Arfan, dan Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saipudin.

Uang Rp 400 juta turut disita KPK dalam OTT itu. KPK menyebut uang itu ditujukan pada anggota DPRD agar hadir dalam pengesahan RAPBD Jambi atau biasa disebut 'uang ketuk palu'.

Selanjutnya
Halaman
1 2