.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh bakal menggencarkan kampanye penggunaan masker hingga ke pelosok desa untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19). Selain lewat bentuk spanduk, kampanye digelar lewat khotbah Jumat.
"Gebrak Masker Aceh pada 4 September mendatang akan diisi dengan sejumlah kegiatan, seperti pemasangan spanduk berisi ajakan memakai masker di masjid-masjid. Ada juga penyampaian materi 'pentingnya pakai masker untuk cegah penularan COVID-19' di setiap mimbar khotbah Jumat," kata Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah dalam keterangannya, Kamis (27/8/2020).
Kegiatan Gebrak Masker bakal digelar di 6.497 desa dan 4.044 masjid. Kegiatan tersebut juga melibatkan 289 kecamatan yang dibagi dalam 54 wilayah dengan koordinator para kepala SKPA serta didukung oleh 94 UPTD dan 808 kepala sekolah setingkat SMA.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Nova, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor S.2294/HM.01.03/VIII/2020 tanggal 4 Agustus 2020, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/3592/BPD tanggal 14 Agustus 2020 serta Surat Gubernur Aceh Nomor 440/12518 tangga 24 Agustus 2020 perihal Gebrak Masker se-Aceh.
"Nanti juga ada penyerahan masker kepada para pengurus masjid untuk dibagikan kepada jemaah salat Jumat, pemasangan spanduk di meunasah, hingga penyerahan masker kepada masyarakat desa serta sejumlah kegiatan sosialisasi lainnya," ujar Nova.
Karo Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Aceh Muhammad Iswanto mengatakan Pemprov Aceh bakal melakukan sosialisasi penggunaan masker secara masif di seluruh kabupaten/kota. Satu juta masker yang diserahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga bakal disalurkan ke seluruh daerah.
"Kita juga menyosialisasikan ke masyarakat untuk menjaga jarak dan menghindari keramaian," kata Iswanto.
Sementara itu, juru bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Aceh Saifullah Abdulgani menyebut Pemprov Aceh akan meningkatkan disiplin protokol kesehatan pencegahan penularan virus Corona. Ada sanksi yang bakal diterima para pelanggar aturan.
Sanksi tersebut diatur dalam peraturan gubernur (pergub). Saat ini, Rancangan Pergub Aceh tentang Peningkatan Penanganan COVID-19 sedang menunggu proses fasilitasi di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Setelah itu ditetapkan menjadi pergub sebagai dasar pelaksanaannya," kata Saifullah saat dimintai konfirmasi detikcom, Selasa (25/8).
(agse/haf)
