Demokrat Minta Kejaksaan Ikhlaskan Jaksa Pinangki Diangkut KPK

Elza Astari Retaduari - detikNews
Kamis, 27 Agu 2020 11:26 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat (PD) Hinca Panjaitan memberikan keterangan kepada wartawan terkait surat Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono yang mengkritik konsep kampanye akbar Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (8/4/2019). Partai Demokrat menegaskan masih solid mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
Foto: Hinca Pandjaitan. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra).
Jakarta -

KPK menanti inisiatif penyerahan kasus Jaksa Pinangki oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) menyusul saran dari Komisi Kejaksaan (Komjak). Anggota Komisi III Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan, meminta Kejagung untuk ikhlas menyerahkan kasus tersebut ke KPK.

"Saatnya Polri dan Kejaksaan Agung berinisiatif dan ikhlas menyerahkan penanganan kasus ini ke KPK," ujar Hinca kepada wartawan, Kamis (27/8/2020).

Bukan hanya soal Jaksa Pinangki saja. Hinca juga berharap Polri menyerahkan kasus dugaan suap yang menyeret sejumlah jenderal Bareskrim terkait Djoko Tjandra ke KPK.

"Karena melibatkan jaksa sebagai tersangka, begitu juga lingkungan Bareskrim yang memeriksa tiga polisi sebagai tersangka," tuturnya.

Hinca menyebut kasus Jaksa Pinangki dan Irjen Napoleon serta Brigjen Prasetijo bisa diambil alih oleh KPK sesuai dengan Pasal 10A UU No 19 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dengan diserahkan ke KPK, diharapkan tidak ada konflik kepentingan meski saat ini Pinangki sudah dicopot Kejagung.

"Dengan menggunakan Pasal 10A UU TPK dan agar penuntasan kasus ini tidak menimbulkan conflict of interest di lingkungan Kejaksaan Agung dan Polri," ucap Hinca.

Adapun Pasal 10A UU KPK yang dimaksud Hinca berbunyi:

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengambil alih penyidikan
dan/atau penuntutan terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.

Seperti diketahui, Kejagung telah menetapkan Pinangki sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap atau penerimaan hadiah/janji terkait kasus Djoko Tjandra. Pinangki juga telah ditahan oleh Kejagung di Rutan Salemba.

Kejagung menyebut Jaksa Pinangki berperan dalam pengurusan PK Djoko Tjandra. Pinangki juga melakukan pertemuan dengan terpidana Djoko Tjandra di Malaysia bersama-sama dengan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. Pertemuan itu diduga untuk keperluan koordinasi dan pengkondisian keberhasilan PK terpidana Djoko Soegiarto Tjandra dijanjikan hadiah atau pemberian sebesar USD 500 ribu.

Sementara itu, Polri telah menetapkan mantan Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon dan Mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo dalam kasus Djoko Tjandra. Keduanya mengakui telah menerima suap karena telah membantu pelarian terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali itu.

Komjak pun menyarankan agar kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari ditangani oleh KPK. Menanggapi itu, KPK berharap ada inisiatif dari Kejaksaan Agung menyerahkan penanganan kasus Pinangki ke pihaknya.

"Akan tetapi saya tidak berbicara dengan konsep pengambil-alihan perkara yang memang juga menjadi kewenangan KPK sebagaimana ditentukan dalam pasal 10A UU Nomor 19 Tahun 2019, tetapi lebih berharap pada inisiasi institusi tersebutlah yang mau menyerahkan sendiri penanganan perkaranya kepada KPK," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango kepada wartawan, Kamis (27/8).

(elz/tor)