Cap Musuh Negara untuk Penegak Hukum Pemeras Pejabat-Pengusaha

ilustrasi hukum — Ilustrasi Penegak Hukum (Dok. detikcom)

Jakarta -

Wahai para penegak hukum, jangan pernah menyalahgunakan regulasi untuk menakut-nakuti pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Jika itu dilakukan, Anda akan dicap sebagai musuh negara.

Itulah peringatan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menegaskan tidak akan toleransi kepada para musuh negara.

"Saya peringatkan aparat penegak hukum dan pengawas yang melakukan seperti ini (menyalahgunakan regulasi untuk menakut-nakuti pemerintah, pengusaha, dan masyarakat) adalah musuh kita semuanya, musuh negara. Saya tidak akan memberikan toleransi terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran ini," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam aksi nasional pencegahan korupsi seperti disiarkan di akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (26/8/2020).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Presiden Joko Widodo memberi sambutan di sidang Terbuka ITB, Jumat (3/7/2020).

Presiden Joko Widodo (BPMI)

Jokowi mengingatkan, jangan sekali-kali menyalahgunakan regulasi yang tidak sinkron. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan penyalahgunaan regulasi dapat menghambat pembangunan nasional.

"Saya peringatkan sebagai penegak hukum dan pengawas, ini sudah saya sampaikan berkali-kali, jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini, yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat," tegas Jokowi.

"Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras inilah yang membahayakan agenda pembangunan nasional. Yang seharusnya bisa kita kerjakan secara cepat kemudian menjadi lamban, dan bahkan tidak bergerak karena adanya ketakutan-ketakutan itu," imbuhnya.

Jokowi memastikan bahwa pemerintah akan terus melakukan menyinkronkan regulasi. Dia meminta para penegak hukum memberikan masukan jika menemukan regulasi yang tidak sinkron.

"Kita akan terus melakukan sinkronisasi regulasi ini secara berkelanjutan, dan jika bapak, ibu menemukan ada regulasi yang tidak sinkron, yang tidak sesuai dengan konteks saat ini, berikan masukan pada saya," sebutnya.

"Tapi, saya peringatkan sebagai penegak hukum dan pengawas, ini sudah saya sampaikan berkali-kali jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini, yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat," sambung Jokowi menegaskan.

Simak video 'Jokowi Pelototi Penegak Hukum: Jangan Manfaatkan Hukum Tak Sinkron':

[Gambas:Video 20detik]

Namun mantan Wali Kota Solo itu tak menampik masih ada regulasi yang tidak sinkron. Karena itu, Jokowi menekankan bahwa pemerintah berkomitmen untuk membenahi regulasi nasional.

"Bapak ibu yang saya hormati, yang pertama, regulasi nasional harus terus kita benahi, sekali lagi regulasi nasional harus kita terus benahi, regulasi yang tumpang-tindih, regulasi yang tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum, regulasi yang membuat prosedur berbelit-belit, regulasi yang membuat pejabat dan birokrasi tidak berani melakukan eksekusi dan inovasi. Ini yang harus kita rombak kita sederhanakan," papar Jokowi.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyinkronkan regulasi, kata Jokowi, adalah dengan menerbitkan omnibus law. Dia berharap, dengan adanya omnibus law, kepastian hukum dapat terealisasi.

"Sebuah tradisi sedang kita mulai, yaitu dengan menerbitkan omnibus law, satu UU yang mensinkronisasikan puluhan UU secara serempak sehingga antar UU bisa selaras memberikan kepastian hukum serta mendorong kecepatan kerja dan inovasi dan akuntabel serta bebas korupsi," jelasnya.

Halaman 1 2

Selanjutnya