Jokowi: Kita Mulai Tradisi Omnibus Law untuk Benahi Regulasi Tumpang-tindih

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 26 Agu 2020 10:36 WIB
Presiden Jokowi melantik lulusan IPDN di Istana Bogor, tahun 2020.
Presiden Jokowi (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta regulasi nasional untuk dibenahi. Khususnya, regulasi yang tumpang-tindih dan tidak memberikan kepastian hukum.

"Regulasi nasional harus terus kita benahi, sekali lagi regulasi nasional harus kita benahi, regulasi yang tumpang-tindih, regulasi yang tidak jelas dan tidak memberikan kepastian hukum, regulasi yang memberikan prosedur berbelit-belit, regulasi yang membuat pejabat dan birokrasi tidak berani melakukan eksekusi dan inovasi," kata Jokowi dalam sambutan di Aksi Nasional Pencegahan Korupsi, yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (26/8/2020).

Jokowi meminta regulasi yang berbelit-belit untuk disederhanakan. Karena itu, saat ini, pihaknya memulai tradisi yang baru dengan penerbitan omnibus law.

"Ini harus kita rombak dan kita sederhanakan. Sebuah tradisi sedang kita mulai, yaitu dengan menerbitkan omnibus law," tuturnya.

Jokowi menjelaskan omnibus law itu untuk menyelaraskan puluhan undang-undang (UU) di Indonesia. Selain untuk memberikan kepastian hukum, kata dia, hal itu juga agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik.

"Satu UU yang mensinkronisasikan puluhan UU secara serempak sehingga antar-UU bisa selaras, memberikan kepastian hukum serta mendorong kecepatan kerja dan inovasi dan akuntabel dan bebas korupsi," kata Jokowi.

Jokowi pun meminta semua pihak untuk ikut andil dalam tradisi baru ini. Caranya, dengan memberikan masukan apabila menemukan regulasi yang tidak selaras.

"Kita akan terus melakukan sinkronisasi regulasi ini secara berkelanjutan dan jika bapak ibu menemukan regulasi tidak sinkron, tidak sesuai konteks saat ini berikan masukan ke saya," ujarnya.

Lebih lanjut, Jokowi juga meminta dilakukannya reformasi birokrasi. Dia meminta birokrasi yang terlalu banyak jenjang untuk disederhanakan.

"Reformasi birokrasi harus terus kita lakukan, organisasi birokrasi yang terlalu banyak jenjang dan terlalu banyak divisi harus kita sederhanakan, eselonisasi harus kita sederhanakan tanpa mengurangi pendapatan, penghasilan dari para birokrat karena terlalu banyak eselon akan semakin memperpanjang birokrasi, akan semakin memecah anggaran dalam unit-unit yang kecil-kecil dan sulit pengawasannya dan anggaran hanya habis untuk hal-hal rutin saja," papar Jokowi.

Simak video 'Selain Tak Transparan, RUU Cipta Kerja Dinilai Memotong Hak Masyarakat!':

[Gambas:Video 20detik]



(mae/dhn)