Komisi X DPR soal Siswa SMP di NTB Nikah: Jangan Salahkan Sekolah Daring

Rolando Fransiscus Sihombing - detikNews
Rabu, 26 Agu 2020 12:55 WIB
BPJS Ketenagakerjaan menggelar Simposium Pekerja Migran Indonesia di Jakarta, Selasa (16/10/2018). Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf hadir dalam acara tersebut.
Dede Yusuf (Berbaju Cokelat) (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Komisi X DPR RI angkat bicara soal BKKBN menerima laporan ada 6 siswa SMP di NTB nikah dini berawal dari sekolah daring. Komisi X menilai tak patut menyalahkan nikah dini dengan sekolah daring.

"Menurut saya, soal nikah muda jangan menyalahkan PJJ-nya (pembelajaran jarak jauh), karena hanya beberapa daerah yang mungkin terjadi seperti itu. Seperti di NTB, memang sering kali terjadi nikah muda, data bisa dilihat dari BKKBN," kata Wakil Ketua Komisi X Dede Yusuf kepada wartawan, Rabu (26/8/2020).

Menurut Dede, tak ada kaitan antara nikah dini dengan sekolah daring. Sebab, dari media sosial pun kerap terjadi nikah dini.

"Jadi soal nikah atau tidak, bukan terkait PJJ, karena melalui media sosial pun seperti Facebook dan lain-lain sering kali terjadi pasangan nikah muda atau nikah lari," ujarnya.

Lebih lanjut Dede mengatakan ada kemungkinan selama sekolah daring siswa mengalami kebosanan dan jenuh sehingga siswa mencari kegiatan lain dengan kawan mereka.

"Bahwa selama PJJ mungkin murid bosan, atau jenuh sehingga banyak yang mencari aktivitas lainnya. Atau online dengan kawan-kawannya. Itu sebabnya peran orang tua harus memantau belajar anak di rumah," imbuhnya.

Sebelumnya, BKKBN mendapatkan laporan di NTB ada 6 pelajar SMP melakukan pernikahan dini berawal dari sekolah daring. Pernikahan dini itu dipicu dari aktivitas chatting yang dilakukan para pelajar selama sekolah secara daring.

"Kemarin juga ada laporan di NTB yang karena daring e-learning dari sekolah, banyak chatting, akhirnya banyak nikah usia sekolah SMP. Kami sudah cek kejadiannya tidak lebih dari 6 anak," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Kemenko PMK, Selasa (25/8).

(rfs/zap)