.webp)
BKKBN mendapatkan laporan di NTB ada 6 pelajar SMP melakukan pernikahan dini berawal dari sekolah daring. Pernikahan dini itu dipicu dari aktivitas chatting yang dilakukan para pelajar selama sekolah secara daring.
Kepala BKKBN Hasto Wardoyo awalnya menjelaskan salah satu langkah untuk menekan angka stunting yaitu lewat konseling pranikah. Saat itu lah dia bercerita tentang pernikahan dini di NTB.
"Kemarin juga ada laporan di NTB yang karena daring e-learning dari sekolah, banyak chatting, akhirnya banyak nikah usia sekolah SMP. Kami sudah cek kejadiannya tidak lebih dari 6 anak," kata Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, dalam konferensi pers yang disiarkan di YouTube Kemenko PMK, Selasa (25/8/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan tim BKKBN telah melakukan tindak lanjut ke lapangan. Serta melakukan lakukan konseling terhadap pasangan yang melakukan pernikahan dini.
Hasto mengatakan pihaknya mengimbau bagi pasangan pernikahan dini itu untuk menunda kehamilannya hingga berusia 20 tahun. Hasto mengaku siap bekerja keras menurunkan target stunting hingga 14 persen.
"Kalau sudah terlanjur nikah kita cegah untuk tidak ambil dulu SMP usia 20 tahun. Di masa pandemi kita harus kerja lebih keras seperti anjuran Presiden Jokowi. Besok pagi saya ke NTT karena banyak masalah-masalah capaian-capaian target," ujarnya.
"Kami siap kerja mulai dari sekarang karena bagi kami ini hanya revitalisasi jadi bukan hal yang baru. Kami harus kerja lebih keras dan kami tindak lanjuti perintah menteri tadi harus dibuat skenario-skenario yang jelas, target-target hitungan ini, kemudian skenario untuk konkretnya seperti apa akan segera kami susun dan menambahkan pada kegiatan eksisting yang sudah kami kerjakan," ungkapnya.
Hasto menjelaskan pihaknya memiliki 2 program unggulannya untuk menekan angka stunting yaitu pembekalan pranikah dan jarak kelahiran anak pertama lebih dari 3 tahun. Dia mengatakan bonus demografi yang akan dimiliki Indonesia akan bermanfaat apabila SDM yang dihasilkan berkualitas.
"Ini sangat menentukan kejadian stunting bahkan juga menentukan kejadian autisme. Antara stunting dan gangguan mental emosional termasuk autisme itu sangat mempengaruhi kualitas SDM dimana bonus demografi yang diciptakan dengan perjuangan panjang sejak tahun 70 sampai sekarang mencapai pada proporsi dependensi rasio yang sangat bagus karena hanya 46 angkanya itu tidak ada gunanya tanpa disertai dengan kualitas SDM yang baik," ujar Hasto.
Jurus menekan angka stunting lainnya dari BKKBN adalah melalui konseling pranikah. Nantinya calon pengantin yang melakukan pernikahan dini akan diberi tahu terkait kesehatan reproduksi, psikologi, dan ekonomi keluarga. BKKBN menghitung target setiap tahunnya tidak boleh ada anak yang stunting lebih dari 680.000 anak.
"Nah itulah peran kami yang pertama untuk menurunkan stunting melalui pranikah dan juga menjaga spacing. Ini sangat strategis dan luar biasa. Kami sudah membuat hitung-hitungan karena supaya di tahun 2024 itu menjadi 14 persen, maka jika kelahiran itu setahunnya itu 4,8 juta kalau toh naik menjadi 5 juta itu, maka kelahiran baru ini ini tidak boleh ada yang stunting lebih dari 680.000. Karena setiap tahun itu tidak boleh lebih dari 680.000 Karena tidak boleh lebih dari 14,27 persen," ujar Hasto.
Sebelumnya, Presiden Jokowi ingin angka stunting turun menjadi 14 persen pada 2024. Jokowi memprioritaskan penurunan stunting di 10 provinsi di Indonesia.
"Kita fokus saja untuk menurunkan stunting di 10 provinsi yang prevalensi stunting yang tertinggi dan provinsi tersebut adalah NTT, Sulbar, NTB, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah," ujar Jokowi dalam pengantar rapat terbatas percepatan penurunan stunting yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (5/8).
Simak video 'Melihat Pembangunan Tempat Belajar Daring di Tepi Jurang':
