Ini 2 Cara Pemerintah Turunkan Angka Stunting hingga 14% pada 2024

Yulida Medistiara - detikNews
Selasa, 25 Agu 2020 18:51 WIB
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/6/2020). Rapat yang juga diikuti Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto membahas penanggulangan defisit dana jaminan sosial BPJS Kesehatan dan perbaikan tata kelola sistem layanan kesehatan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/aww.
Menko PMK Muhadjir Effendy (Foto: ANTARA/ADITYA PRADANA PUTRA)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan angka stunting menurun dari sebelumnya 27,6 persen di 2019 menjadi 14 persen pada 2024. Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan ada 2 cara untuk mencapai target tersebut, yaitu merevitalisasi 2 program BKKBN.

"Jadi nanti ada dua program yang akan kita revitalisasi atau kita sisipkan atau kita jadikan program unggulan di dalam program-program yang ada di BKKBN yang sudah ada, yaitu tentang bagaimana persiapan perencanaan keluarga yang baik terutama calon rumah tangga baru dan sekaligus untuk menekan angka stunting serendah mungkin itu sampai 14 persen pada tahun 2024," kata Muhadjir dalam konferensi pers usai bertemu dengan Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Selasa (25/8/2020).

Muhadjir mengatakan saat ini upaya menurunkan stunting harus dilakukan dengan cara yang tidak bisa biasa-biasa saja (extraordinary). Ia menyebut upaya menurunkan angka stunting tidak boleh terhambat karena pandemi COVID-19. Dia mengatakan pemerintah juga mengantisipasi adanya baby boom selama pandemi COVID-19.

Adapun program BKKBN untuk menurunkan stunting, yaitu melalui pranikah dengan memberikan pembekalan dan juga menjaga spacing atau jarak kehamilan anak pertama dengan kedua di atas 3 tahun. Muhadjir menilai kedua program tersebut perlu disosialisasikan hingga ke pelosok karena masih marak pernikahan dini di daerah.

"Sebetulnya arah kita di pertemuan ini nanti memberikan bekal yang lebih lengkap kepada mereka-mereka yang masuk rumah tangga baru. Jadi memang selama ini sudah dilakukan khususnya di Kementerian Agama, tapi kita anggap belum cukup karena Kemenag lebih mementingkan pada aspek kesiapan mental, kesiapan rohani, dan juga keabsahan pernikahan, tapi dari aspek lain misalnya kesehatan reproduksi, kemudian kesiapan bangun ekonomi keluarga mandiri belum tersentuh, dan itu yang nanti kita harapkan BKKBN lebih memiliki peran yang lebih besar," ujar Muhadjir.

Sementara itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menjelaskan 2 program unggulannya untuk menekan angka stunting yaitu pembekalan pranikah dan jarak kelahiran anak pertama lebih dari 3 tahun. Dia mengatakan bonus demografi yang akan dimiliki Indonesia akan bermanfaat apabila SDM yang dihasilkan berkualitas.

"Ini sangat menentukan kejadian stunting bahkan juga menentukan kejadian autisme. Antara stunting dan gangguan mental emosional termasuk autisme itu sangat mempengaruhi kualitas SDM dimana bonus demografi yang diciptakan dengan perjuangan panjang sejak tahun 70 sampai sekarang mencapai pada proporsi dependensi rasio yang sangat bagus karena hanya 46 angkanya itu tidak ada gunanya tanpa disertai dengan kualitas SDM yang baik," ujar Hasto.

Jurus menekan angka stunting lainnya dari BKKBN adalah melalui konseling pranikah. Nantinya calon pengantin yang melakukan pernikahan dini akan diberi tahu terkait kesehatan reproduksi, psikologi, dan ekonomi keluarga. BKKBN akan memberi pemahaman tentang kesehatan reproduksi di sekolah melalui jalur pusat informasi kesehatan reproduksi (PR) yang menginformasikan risiko kehamilan di usia 15 tahun.

"Nah itulah peran kami yang pertama untuk menurunkan stunting melalui pranikah dan juga menjaga spacing. Ini sangat strategis dan luar biasa. Kami sudah membuat hitung-hitungan karena supaya di tahun 2024 itu menjadi 14 persen, maka jika kelahiran itu setahunnya itu 4,8 juta kalau toh naik menjadi 5 juta itu maka kelahiran baru ini ini tidak boleh ada yang stunting lebih dari 680 ribu. Karena setiap tahun itu tidak boleh lebih dari 680 ribu. Karena tidak boleh lebih dari 14,27 persen," ujar Hasto.

Selain itu BKKBN juga mendapatkan laporan di NTB ada 6 pelajar SMP melakukan pernikahan dini karena sekolah daring. Hal itu dipicu dari aktivitas chatting yang dilakukan selama sekolah dari rumah melalui daring.

"Kemarin juga ada laporan di NTB yang karena daring e-learning dari sekolah, banyak chatting, akhirnya banyak nikah usia sekolah SMP. Kami sudah cek kejadiannya tidak lebih dari 6 anak dan kami tindak lanjut ke lapangan, kita lakukan konseling," ujarnya.

Hasto mengatakan pihaknya akan mengimbau bagi pasangan pernikahan dini itu untuk menunda kehamilannya hingga berusia 20 tahun. Hasto mengaku siap bekerja keras menurunkan target stunting hingga 14 persen.

"Kami siap kerja mulai dari sekarang karena bagi kami ini hanya revitalisasi jadi bukan hal yang baru. Kami harus kerja lebih keras dan kami tindak lanjuti perintah menteri tadi harus dibuat skenario-skenario yang jelas, target-target hitungan ini, kemudian skenario untuk konkretnya seperti apa akan segera kami susun dan menambahkan pada kegiatan eksisting yang sudah kami kerjakan," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi ingin angka stunting turun menjadi 14 persen pada 2024. Jokowi memprioritaskan penurunan stunting di 10 provinsi di Indonesia.

"Kita fokus saja untuk menurunkan stunting di 10 provinsi yang prevalensi stunting yang tertinggi dan provinsi tersebut adalah NTT, Sulbar, NTB, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah," ujar Jokowi dalam pengantar rapat terbatas percepatan penurunan stunting yang disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (5/8).

(yld/jbr)