Hadapi Bonus Demografi, Ini Pentingnya Pendidikan Kependudukan

Inkana Putri - detikNews
Jumat, 21 Agu 2020 18:05 WIB
BKKBN
Foto: dok BKKBN
Jakarta -

Setiap tahunnya, jumlah populasi di dunia terus berkembang pesat, bahkan hingga saat ini jumlahnya mencapai 8,7 miliar. Meningkatnya populasi ini mencerminkan adanya peningkatan harapan hidup, perawatan kesehatan, keterampilan, ide, serta sumber daya manusia sehingga berdampak terhadap sumber daya ekonomi dan sosial.

Menurut Dosen Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Universitas Negeri Jakarta, Vania Zulfa, peningkatan populasi menandakan adanya peningkatan yang signifikan dalam tekanan pada sumber daya bumi dan sistem penghasil makanan. Hal ini sering terjadi di negara berkembang yang merupakan penyumbang mayoritas populasi global.

"Sekitar seperlima dari populasi dunia (sekitar 1 miliar orang) tinggal dalam kemiskinan, dengan sekitar 841 juta kekurangan gizi dan sekitar 1,2 miliar tanpa akses air minum yang aman. Pertumbuhan populasi, degradasi lingkungan dan kemiskinan terkait erat, dan kualitas kondisi untuk produksi pertanian memiliki pengaruh yang menentukan pada pengembangan kemiskinan pedesaan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (20/8/2020).

Lebih lanjut Vania mengatakan peningkatan populasi menjadi semakin tinggi selama pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan karena terbatasnya akses ke layanan kesehatan sehingga kehamilan banyak terjadi selama Pemerintah memberlakukan lockdown.

"Penelitian kantor pusat UNFPA mengindikasikan 47 juta perempuan tidak bisa mengakses metode-metode kontrasepsi, sehingga bisa mengakibatkan 7 juta kehamilan tidak diinginkan di negara-negara berkembang selama 6 bulan lockdown," ujarnya.

Dalam beberapa tahun terakhir, Vania juga memaparkan setengah populasi di dunia akan banyak yang tinggal di kota, bahkan di abad 21 diprediksi urbanisasi massal akan menyebar ke seluruh dunia. Hal ini tentunya akan berdampak terhadap masalah pengelolaan kota, termasuk munculnya kemiskinan, menipisnya sumber daya, deforestasi, polusi udara, hingga perubahan iklim.

"Di kota, orang cenderung mengonsumsi lebih banyak sumber daya per kapita dan menghasilkan lebih banyak limbah daripada mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Di negara berkembang inilah urbanisasi abad ke-21 akan terjadi. Pergerakan dari pedesaan yang menyiratkan ini merupakan salah satu migrasi massal besar dalam sejarah dunia," paparnya.

Guna mencegah hal ini terjadi, Pemerintah maupun masyarakat perlu ikut andil dalam mencari solusi. Vania menjelaskan saat ini pendidikan memiliki peran penting dalam menyudahi permasalahan ini. Melalui pendidikan, masyarakat akan dapat paham dan sadar tentang kondisi kependudukan, termasuk dari aspek sosial, ekonomi, masyarakat, dan lingkungan hidup.

"Peranan pendidikan kependudukan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kependudukan menjadi sangat penting dan strategis, karena isu dan permasalahan kependudukan bersifat universal dan memiliki spektrum yang sangat luas dalam tata kelola kehidupan umat manusia di muka bumi," ujarnya.

Terkait hal ini, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertanggung jawab terhadap program Keluarga Berencana Nasional dan Kependudukan telah menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan demi melancarkan misi pendidikan kependudukan di Indonesia melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK Remaja), dan Generasi Berencana (GenRe).

Melalui program tersebut, generasi muda diharapkan bisa merencanakan kehidupannya di masa depan. Oleh karena itu, pendidikan kependudukan yang terintegrasi dengan berbagai mata pelajaran inti di bangku sekolah harus menjadi hal yang wajar dalam membangun Indonesia.

"Dengan mengintegrasikan pendidikan kependudukan dalam berbagai kegiatan dan mata pelajaran, maka dapat meningkatkan kualitas materi pendidikan kependudukan dengan prinsip berdasarkan bukti sesuai dengan kebutuhan segmentasi sasaran dan mudah digunakan termasuk kebutuhan muatan lokal, peningkatan pemanfaatan berbagai media, baik tradisional, cetak maupun elektronik, termasuk teknologi informasi dalam rangka mempercepat proses pendidikan kependudukan," katanya.

Vania juga memaparkan berlangsungnya program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan tentu memerlukan kerja sama dari seluruh pihak. Masyarakat juga perlu memahami beberapa aspek penting terkait kependudukan yang sering sekali menimbulkan masalah seperti, kemiskinan, kesehatan, hingga kesetaraan gender.

"Pendidikan kependudukan harus selalu tertanam pada masyarakat agar meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang permasalahan kependudukan dan peran masyarakat khususnya generasi muda dalam mencari solusi pemecahan masalah-masalah kependudukan seperti pentingnya keluarga berencana, kesetaraan gender, kemiskinan, kesehatan ibu, dan Hak Asasi Manusia," pungkasnya.

(ega/ega)