Positivity Rate DKI Naik Jadi 10%, PD Minta Pemprov Buat Shock Therapy

Muhammad Ilman Nafian - detikNews
Selasa, 25 Agu 2020 06:59 WIB
Semakin meningkatnya angka penyebaran COVID-19 di Kota Bekasi, membuat Polsek Bekasi Utara terus giat mengkampanyekan dan meningkatkan protokol kesehatan dilingkungannya.
Foto ilustrasi (Dok. Polsek Bekasi Utara)
Jakarta -

Anggota Fraksi Partai Demokrat (PD) DPRD DKI Jakarta, Mujiyono meminta Pemprov DKI Jakarta tidak menganggap enteng naiknya angka positivity rate menjadi 10%. Oleh karenanya, Mujiyono meminta Pemprov DKI untuk membuat shock therapy bagi pelanggar protokol kesehatan pencegahan COVID-19, wujudnya berupa denda progresif.

"Positivity rate makin tinggi ini kan bukan suatu yang bisa dianggap enteng jadi harus diperhatikan benar tuh. Kalau perlu semacam gini dikasih shock therapy terutama yang melanggar-melanggar itu, coba aja kira-kira 7 hari kembali ke awal, habis itu dikendorin lagi," ujar Mujiyono saat dihubungi, Senin (24/8/2020).

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta itu juga mendesak agar sanksi denda progresif untuk segera diterapkan. Sebab, hingga kini aplikasi untuk pencatat para pelanggar belum selesai dikerjakan. Padahal Pergub 79 Tahun 2020 yang mengatur tentang sanksi denda progresif telah diterbitkan pada (19/8).

"Sebaik nya soal denda progresif agar secepatnya diberlakukan, karena kan aplikasinya belum jadi," katanya.

Selain itu, Mujiyono juga meminta kepada Pemprov DKI untuk melakukan pengetatan pengawasan di masyarakat. Bila perlu, kata dia, bentuk relawan mandiri yang berfungsi sebagai pengawas di masyarakat.

Relawan mandiri itu bisa dilakukan dari karang taruna ataupun kelompok masyarakat lainnya. "Perketat sanksi, perketat pengawasan semua harus turun bersama-sama, satukan seluruh kekuatan komponen-komponen masyarakat yang ada, bentuk relawan mandiri. Menurut saya jangan sampai nggak dilakukan relawan mandiri itu," katanya.