ADVERTISEMENT

ICW Ungkap Pemerintah Gelontorkan Rp 90,45 M untuk Jasa Influencer

Luqman Nurhadi Arunanta - detikNews
Kamis, 20 Agu 2020 19:46 WIB
Ilustrasi THR
Ilustrasi (Muhammad Ridho/detikcom)
Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan temuannya soal anggaran pemerintah untuk jasa influencer. ICW menyebut pemerintah diduga menggelontorkan anggaran Rp 90,45 miliar untuk jasa influencer.

"Kata kunci yang penting disoroti adalah influencer dan key opinion leader. Ditemukan 40 paket pengadaan dengan dua kata kunci tersebut. Jumlah anggaran belanja untuk influencer mencapai Rp 90,45 miliar. Anggaran belanja untuk influencer semakin marak sejak 2017," kata peneliti ICW Egi Primayogha dalam konferensi pers bertajuk 'Rezim Humas: Berapa Miliar Anggaran Influencer?', Kamis (20/8/2020).

ICW mengumpulkan data ini dalam kurun waktu 14-18 Agustus 2020 dengan menelusuri salah satunya dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). ICW mengaku menemukan ada Rp 1,29 triliun total anggaran belanja pemerintah pusat terkait aktivitas digital, yang Rp 90,45 miliar di antaranya digunakan untuk jasa influencer.

Egi menjabarkan nilai anggaran influencer meningkat sejak 2017. Pada 2017 ada 5 paket pengadaan dengan anggaran Rp 17,68 miliar, lalu 2018 meningkat pesat 15 paket dengan anggaran Rp 56, 55 miliar. Pada 2019 menurun jadi 13 paket dengan anggaran Rp 6,67 miliar dan pada 2020 ini tercatat 7 paket dengan anggaran Rp 9,53 miliar.

"Di tahun 2014, 2015, 2016 kami tidak menemukan kata kunci itu (influencer). Dan, mulai penggunaannya pada 2017 hingga akhirnya meningkat di tahun-tahun berikutnya," ujar Egi.

Egi memaparkan Kementerian Pariwisata memiliki anggaran jasa influencer paling banyak, yakni 22 paket dengan nilai pengadaan Rp 77,66 miliar. Kemudian, disusul Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 12 paket dengan nilai pengadaan Rp 1,6 miliar.

Dari temuan ICW ini, Egi menilai pemerintah seakan tidak percaya diri dengan program-programnya sehingga harus menggelontorkan dana besar untuk jasa influencer. Selain itu, Egi menduga masih ada lagi dana aktivitas digital pemerintah yang belum diketahui.

"Temuan kami, pemerintah telah dan akan menggelontorkan anggaran publik dalam jumlah besar terkait aktivitas digital. Jokowi tidak percaya diri dengan program-programnya hingga harus menggelontorkan anggaran untuk influencer. Apabila kita hendak menelusuri sumber-sumber lainnya seperti dokumen anggaran publik atau memperluas cakupan pantauan ke pemerintah daerah, tidak tertutup kemungkinan jumlah yang ditemukan lebih besar dari Rp 1,29 triliun," ujar Egi.

Egi juga memberi catatan bagaimana jasa influencer digunakan pemerintah untuk mempengaruhi opini publik dan memuluskan sebuah kebijakan publik. Hal ini, menurutnya, bukanlah langkah yang sehat dalam demokrasi.

"Tren penggunaan influencer dapat membawa pemerintah pada kebiasaan mengambil jalan pintas. Misalnya, guna memuluskan sebuah kebijakan publik yang tengah disusun, pemerintah menggunakan jasa influencer untuk mempengaruhi opini publik," katanya.

"Hal ini tidak sehat dalam demokrasi karena berpotensi mengaburkan substansi kebijakan yang tengah disusun dan kemudian berakibat pada tertutupnya ruang percakapan publik," imbuh Egi.

Simak video 'ICW Soroti Merosotnya Jumlah OTT KPK di Era Firli Bahuri':

[Gambas:Video 20detik]



(mae/mae)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT