.webp)
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon langsung tancap gas mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) meski baru saja menerima Bintang Mahaputera Nararya. Beragam tanggapan muncul dari koalisi pendukung Jokowi soal kritik perdana Fadli Zon usai dianugerahi bintang tanda jasa.
Untuk diketahui, Fadli Zon menerima Bintang Mahaputera Nararya di Istana Kepresidenan pada Kamis (14/8/2020) lalu, bersama Fahri Hamzah dan lebih dari 50 tokoh lainnya. Kala itu, Presiden Jokowi sempat bicara khusus soal bintang jasa ke Fadli dan Fahri dan menyebut jalan politiknya yang berbeda dengan Fahri dan Fadli bukan berarti permusuhan.
Fadli Zon sendiri pernah berjanji akan tetap kritis ke pemerintahan Jokowi. Itu terkait posisinya sebagai anggota DPR.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau saya sebagai anggota DPR, tugas yang dimandatkan konstitusi kan harus tetap mengawasi pemerintah dan menjalankan karena ini bagian dari demokrasi checks and balances. Jadi saya tetap akan berusaha kritis ya, sepanjang ada kebijakan-kebijakan yang kita rasakan kurang tepat," ucap Fadli Zon pada Senin (10/8/2020) lalu.
Janji tak sekadar janji, Fadli Zon pun membuktikan ucapannya. Hanya dua hari berselang, Fadli Zon kembali melempar kritik kepada Jokowi. Fadli Zon menyoroti pidato Jokowi tentang RUU APBN 2021 saat sidang tahunan MPR-DPR yang disebutnya kurang realistis.
"Di tengah ancaman pandemi serta resesi ekonomi yang masih akan terus berlangsung, kita sebenarnya ingin mendengarkan pidato kenegaraan yang dekat dengan kenyataan. Hanya dengan mendekati realitas, kita akan bisa mencari jalan keluar tepat untuk mengatasi krisis yang tengah berlangsung," kata Fadli dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8).
"Sayangnya, harapan itu tak terpenuhi. Pidato kemarin kurang realistis. Satu hal paling mencolok adalah soal target pertumbuhan ekonomi. Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan tahun depan ada pada kisaran 4,5-5,5 persen," sambungnya.
Baca juga: Fadli Zon: Pidato Jokowi Kurang Realistis! |
Kritik perdana Fadli Zon ke Jokowi usai menerima bintang tanda jasa itu menuai beragam reaksi dari partai koalisi Jokowi. Seperti apa?
Tonton juga video 'Fahri-Fadli Jawab Layakkah Mereka Dapat Penghargaan dari Jokowi':
Partai NasDem
Partai NasDem menilai kritik Fadli Zon itu bukti tak ada deal dari Jokowi. Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan tak ada yang aneh jika Fadli Zon melempar kritik ke pemerintah. Menurutnya, pemberian bintang tanda jasa itu menjadi bukti bahwa Jokowi tidak antikritik.
"Pemberian tanda jasa itu adalah satu pertanda, satu bukti bahwa Jokowi sedang menjawab tuduhan yang dialamatkan kepada dia selama ini bahwa dia ini orang yang antikritik, orang yang otoriter. Sekarang siapa yg mengkritik dia, ya Fadli Zon saat itu kan. Ini dijawab oleh dia kan, memberikan tanda jasa," kata Ali saat dihubungi, Minggu (16/8/2020).
Menurut Ali, kritik yang dilontarkan Fadli Zon memperlihatkan bahwa tidak ada deal dari Presiden Jokowi dalam memberikan bintang tanda jasa. Ali menyebut tujuan pemberian bintang tanda jasa itu bukan lantas menghentikan pihak yang selama ini mengkritiknya.
"Bahwa Jokowi kemudian memberikan itu, ya memang nggak pernah ada deal kepada Fahri Hamzah dan Fadli Zon untuk jangan mengkritik dia, bukan itu tujuannya kan," ujarnya.
"Itu jual beli namanya kalau kemudian dapat penghargaan terus 'kamu jangan kritik saya ya'. Justru Jokowi membutuhkan orang seperti itu," sambung Ali.
PKB
PKB menilai kritik Fadli Zon ke Jokowi itu kurang pantas. Namun demikian, penyampaian kritik itu tidak dilarang.
"Tidak ada larangan, namun kurang pantas saja. Sudah saatnya menjadi negarawan," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Minggu (16/8/2020).
Menurut Jazilul, kritik Fadli Zon itu dilakukan tidak pada tempatnya. Wakil Ketua MPR itu bahkan menyebut Fadli Zon tidak mencerminkan penerima bintang tanda jasa.
"Itu sih hak dia (untuk mengkritik). Kurang pada tempatnya, tidak mencerminkan etika orang berbintang jasa," ujarnya.
PPP
Senada dengan NasDem, PPP menilai kritik Fadli Zon itu karena tidak ada 'sesuatu' di balik pemberian bintang tanda jasa. Namun demikian, Fadli Zon disebut tetap berhak melontarkan kritik kepada Jokowi.
"Itu hak Fadli Zon. Dan alamiah saja yang artinya tidak ada 'sesuatu' di balik pemberian tanda jasa tersebut. Bahwa kembali ke pernyataan Pak Jokowi, berbeda pendapat bukan berarti bermusuhan," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Minggu (16/8/2020).
Awiek itu menilai Presiden Jokowi tak menghalangi Fadli Zon untuk tetap kritis meski sudah mendapatkan bintang jasa. Menurutnya, kritik ke pemerintah bebas disampaikan asal tak mengandung fitnah.
"Bahwa Fadli Zon memperoleh penghargaan dari Istana, Presiden Jokowi tidak mewajibkannya harus kehilangan nalar kritis. Di negara ini, bebas-bebas saja orang berpendapat, asalkan bukan tuduhan, fitnah, maupun yang mengandung ujaran kebencian," ujarnya.
