PPP menyatakan politikus Partai Gerindra Fadli Zon berhak melontarkan kritik kepada Presiden Jokowi (Jokowi) meski telah mendapatkan Bintang Mahaputera Nararya. Kritik Fadli Zon itu dinilai karena tidak ada 'sesuatu' di balik pemberian bintang tanda jasa.
"Itu hak Fadli Zon. Dan alamiah saja yang artinya tidak ada 'sesuatu' di balik pemberian tanda jasa tersebut. Bahwa kembali ke pernyataan Pak Jokowi, berbeda pendapat bukan berarti bermusuhan," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi kepada wartawan, Minggu (16/8/2020).
Pria yang akrab disapa Awiek itu menilai Presiden Jokowi tak menghalangi Fadli Zon untuk tetap kritis meski sudah mendapatkan bintang jasa. Menurutnya, kritik ke pemerintah bebas disampaikan asal tak mengandung fitnah.
"Bahwa Fadli Zon memperoleh penghargaan dari Istana, Presiden Jokowi tidak mewajibkannya harus kehilangan nalar kritis. Di negara ini, bebas-bebas saja orang berpendapat, asalkan bukan tuduhan, fitnah, maupun yang mengandung ujaran kebencian," ujarnya.
Baca juga: Fadli Zon: Pidato Jokowi Kurang Realistis! |
Selain itu, lanjut Awiek, kritik Fadli Zon membuktikan Jokowi bukan sosok yang otoriter. Fadli Zon dinilainya tidak akan bebas mengkritik jika Jokowi otoriter.
"Kritik berbasis data sangat dibutuhkan sebagai masukan yang konstruktif. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Jokowi tidak otoriter. Kalau Jokowi otoriter, tidak mungkin Fadli Zon bebas menyampaikan kritikannya," ungkap Awiek.
Tonton video 'Dapat Bintang Jasa dari Jokowi, Fadli-Fahri: Penghargaan Demokrasi':
