Mumtaz Rais Ribut dengan Pimpinan KPK, PPP Bicara Sanksi di UU Penerbangan

Lisye Sri Rahayu - detikNews
Sabtu, 15 Agu 2020 08:28 WIB
Nurhayati Monoarfa (Dok Facebook Nurhayati Monoarfa)
Foto: Nurhayati Monoarfa (Dok Facebook Nurhayati Monoarfa)
Jakarta -

Ketua DPP PAN Mumtaz Rais terlibat insiden keributan dengan pimpinan KPK Nawawi Pomolango di dalam pesawat Garuda gegara telepon. Wakil Ketua Komisi V dari fraksi PPP, Nurhayati Monoarfa menilai sikap Mumtaz Rais melanggar aturan penerbangan.

"Undang-undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan melarang penggunaan perangkat elektronik yang dapat mengganggu navigasi pesawat, aturan itu tercantum di Pasal 54 huruf f Undang-undang Penerbangan. Pasal itu menyebutkan, setiap orang di dalam pesawat udara selama penerbangan dilarang mengoperasikan peralatan elektronik yang mengganggu navigasi penerbangan," kata Nurhayati kepada wartawan, Jumat (14/8/2020).

Telepon genggam (handphone), kata Nurhayati, merupakan alat elektronik yang bisa mengganggu navigasi. Sehingga akan mempengaruhi proses komunikasi pesawat dengan Air Traffic Controller (ATC).

"Handphone, masuk dalam kategori alat elektronik yang mengganggu navigasi. Sinyal dan gelombang elektromagnetik yang dipancarkan telepon selular bisa mengganggu radar navigasi bahkan komunikasi pesawat dengan Air Traffic Controller (ATC)," kata dia.

Nurhayati mengungkapkan setiap pelanggar itu harus dikenakan sanksi. Dia menegaskan setiap penumpang harus mematuhi aturan itu.

"Setiap pelanggaran selalu diikuti sanksi. Pada pasal 412 ayat 5 undang-undang yang sama mengatur siapa saja yang melanggar Pasal 54 huruf f tadi terancam pidana penjara selama dua tahun atau denda paling banyak Rp 200 juta rupiah," tuturnya.

"Jadi sudah jelas setiap orang yang sedang melakukan perjalanan memakai pesawat terbang selama dalam penerbangan walaupun transit tapi masih di dalam pesawat maka harus mengikuti UU No 1 Tahun 2009 ini," sambungnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2