.webp)
Anggota DPRD Kabupaten Bone kembali jadi sorotan. Usai pengadaan laptop Macbook Air Apple menuai kritikan, kini mereka kembali memicu kontroversi setelah menggelar acara di Bali.
Sebanyak 37 anggota DPRD Bone plus 6 orang melakukan terbang ke Bali dengan dalih bimbingan teknik (bimtek) jelang penyusunan APBD 2021. Rombongan berangkat ke Bali sejak hari Minggu (9/8), dan jadwal bimtek dijadwalkan dimulai Senin (10/8).
Ketua DPRD Bone, Irwandi Burhan, berdalih Bali ditunjuk mengingat daerah ini masuk zona hijau. Dia menilai langkah itu sudah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440-842 tahun 2020 tanggal 31 Mei 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta penyesuaian pada tatanan adaptasi kebiasaan baru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini sudah sesuai regulasi yang ada. Pertimbangannya di Makassar saat ini masih dinyatakan zona merah angka penyebaran COVID-19, makanya kegiatan ini kami laksanakan di Bali," ujar Irwandi saat dikonfirmasi detikcom, Rabu (12/8/2020).
Sementara itu, Sekwan DPRD Bone, Abubakar mengaku, anggota DPRD Bone akan mengikuti Bimtek di Bali selama empat hari. Dijadwalkan kegiatannya berakhir Kamis (13/8) besok.
"Bimtek adalah program kegiatan secara keseluruhan yang dilaksanakan setiap daerah secara bergiliran, ini merupakan penyesuaian mekanisme baru, sehingga seluruh anggota DPRD yang ada di Indonesia memprogramkan bimtek," ujar Sekwan.
 Anggota DPRD Kabupaten Bone beralasan gelar bimtek di Bali karena Makassar masih zona merah Corona (dok Istimewa) |
Ia menyebutkan, semua anggota DPRD Bone diundang untuk mengikuti bimtek meski dianggap tidak wajib untuk mengikuti bimtek ini.
"Jadi tergantung dari anggota DPRD sendiri mau berangkat atau tidak. Itu haknya. Karena anggota DPRD hanya memenuhi undangan dari APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia) selaku pelaksana kegiatan. Dan tentu juga pematerinya dari beberapa sumber yang sulit disesuaikan jadwalnya jika dilakukan di Bone," jelasnya.
Disebutkan anggaran bimtek disebut ditaksir mencapai Rp 202 juta lebih, di mana masing-masing anggota DPRD Bone mengantongi uang saku sebesar Rp 4,5 juta.
Sementara itu, Partai Demokrat Kabupaten Bone, melarang wakilnya terbang ke Bali. Partai berlambang bintang Mercy ini melarang anggota karena pandemi COVID-19 dan demi penghematan anggaran.
"Justru kami menganggap kasus positif COVID-19 di Bali masih tinggi dan di sana itu sudah terjadi transmisi lokal. Ini juga salah satu alasan yang mendasari kenapa Demokrat melarang anggota fraksi untuk ikut bimtek di Bali," ungkap Sekretaris DPD Partai Demokrat Kabupaten Bone, Suardi Pirdaus.
"Anggota DPRD Sidrap saja bimteknya di Bone. Kok kita malah bimtek di Bali. Kan lucu. Harusnya kan kita berpikir untuk penghematan anggaran, bayangkan berapa anggaran yang bisa kita hemat seandainya bimtek tetap kita gelar di Bone," tambahnya.
Kunker anggota DPRD Bone ramai dikritik. Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bone, Sudri, menilai bimtek DPRD Bone di Bali hanya pemborosan anggaran. Menurutnya di masa pandemi COVID-19 tak elok jika para wakil rakyat menghabiskan anggaran untuk kepentingan bimtek.
"Memang kita sadari, fungsi pengawasan melekat di anggota DPRD. Termasuk fungsi penganggaran. Namun, apakah bimtek harus dilakukan di luar provinsi. Kenapa kita tidak berpikir untuk melakukan penghematan anggaran. Di Provinsi Sulsel misalnya kan masih banyak daerah yang masuk zona hijau, kenapa harus Bali," tegas Sudri.
Terlebih, menurutnya, selama ini agenda legislator DPRD Bone, hanya terkesan seremonial belaka. Dia menilai hasil kunker para legislator sebelumnya tidak dirasakan masyarakat.
 Bimtek anggota DPRD Kabupaten Bone di Bali dianggap pemborosan di masa pandemi COVID-19 (dok Istimewa) |
"Seperti kunker dan bimtek yang pernah dilakukan, kita bisa harus tahu apa output (hasil) dan outcome (dampak) yang dihasilkan sampai saat ini. Harusnya ada prestasi atau terobosan baru yang dilakukan DPRD untuk kemajuan Bone. Bukan malah mementingkan jalan-jalan," ujar Sudri.
Sementara itu, Andi Asrul Amri selaku pemerhati sosial yang juga merupakan aktivis hukum ikut menyayangkan sejumlah karut-marut yang akhir-akhir ini dipandang jauh dari moralitas mereka selaku anggota dewan yang terhormat.
"Kegiatan ini bukan hanya pemborosan anggaran, tapi lebih kepada krisis moral yang tiap saat dipertontonkan anggota Dewan kita yang terhormat. Ini bukan cuman sekadar berbicara tentang aturan tentang zonasi COVID-19. Namun lebih kepada kesan moril, yang mana anggota dewan yang telah diberi amanat oleh rakyat ini seolah-olah hanya memanfaatkan amanah saja. Apalagi masyarakat yang lagi di ambang dilematis dengan kondisi saat ini. Kenapa tidak digunakan media daring saja pakai laptop Apple yang sudah dibeli kemarin," ungkap Andi Asrul saat dihubungi terpisah.
