HUT RI ke-75, Tengok Kembali Sejarah Pembentukan Polri Tahun 1945

Menjelang peringatan HT RI ke-75, Ketua Penasihat Ahli Kapolri Ijen Pol Purn Sisno Adiwinoto mengajak jajaran purnawirawan dan anggota aktif Polri untuk mensyukuri hari bersejarah tersebut.

Kelahiran angkatan kepolisian, tutur pria yang juga menjadi pengamat kepolisian itu, tak lepas dari sejarah panjang bangsa Indonesia. Tahun 1944, saat menduduki Indonesia Jepang merekrut pemuda pribumi untuk dididik menjadi polisi istimewa atau disebut Tokubetsu Keisatsu Tai.

Setelah Indonesia merdeka, tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Dua hari berselang, Inspektur Polisi Kelas 1 atau Letnan Satu Polisi Mohammad Jasin sebagai Komandan Polisi di Surabaya memproklamasikan peleburan polisi istimewa menjadi Polisi Republik Indonesia (Polri).

"Pada tanggal 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik RS Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian (KKN) RI Pertama. Kiranya sesuatu yang yang tidak berlebihan apabila bapak Jenderal Polisi RS Sukanto bisa diresmikan sebagai 'Bapak Pionir Polri' yang tentunya perlu pembahasan lebih lanjut. Sama halnya dengan Bapak Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso yang perlu juga dibahas untuk bisa ditetapkan sebagai 'Bapak Polisi Jujur'.

Sisno mengemukakan, rasa syukur atas anugerah kemerdekaan dapat diwujudkan anggota Polri melalui dedikasi dan pengabdian kepada bangsa dan negara, dan memuliakan profesi polisi dengan membela yang benar dan mengoreksi yang salah sesuai konsep negara hukum. Selanjutnya Bapak Jenderal Polisi Prof Dr Awaludin Djamin MPA sebagai 'Bapak Pembenahan Polri'," tutur Sisno dalam keterangan tertulis, Rabu (12/8/2020).

"Kita semua perlu memberikan dukungan moral dan motivasi bagi semua anggota Polri yang masih dinas aktif, agar menjadi sosok polisi yang berani dan punya integritas. Sebagai penegak hukum harus tetap berani tajam kepada siapapun yang melanggar hukum dengan semboyan 'walaupun langit akan runtuh dan apapun resikonya, hukum harus tetap ditegakkan' tanpa pandang bulu," kata Sisno.

Ia menekankan, polisi sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang juga berperan menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, harus mampu menjadi pemimpin yang memberi, bukan mengambil dari masyarakat yang perlu mendapatkan perlindungan hukum ataupun keamanan.