Kritik menyasar Kejaksaan Agung (Kejagung) karena mengeluarkan kebijakan soal pemeriksaan hingga penahanan jaksa harus seizin jaksa agung. Ada yang menilai kebijakan tersebut dapat menimbulkan kecurigaan. Ada juga yang menduga terkait dengan jaksa Pinangki Sirna Malasari.
Kebijakan pemeriksaan jaksa harus seizin jaksa agung tertuang dalam Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pemberian Izin Jaksa Agung atas Pemanggilan, Pemeriksaan, Penggeledahan, Penangkapan, Dan Penahanan Terhadap Jaksa Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana.
Ada dua pihak yang mengkritik kebijakan tersebut, yakni KPK dan Indonesia Corruption Watch (ICW). Dimulai dari KPK.
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengkritik karena kebijakan tersebut dikeluarkan saat Kejagung sedang menangani kasus jaksa Pinangki yang diduga bertemu Joko Soegiarto Tjandra atau Djoko Tjandra. Dia menyebut kebijakan itu bisa memunculkan sinisme.
"Mengeluarkan produk seperti ini di saat pandemi kasus Djoko Tjandra dan pemeriksaan jaksa Pinangki, sudah pasti akan menimbulkan sinisme dan kecurigaan publik," ujar Nawawi kepada wartawan, Selasa (11/8/2020).
Bahkan, Nawawi berpendapat pedoman itu bisa menggerus semangat pemberantasan korupsi. Dia pun menilai wajar apabila masyarakat curiga dan sinis terhadap kebijakan ini.
"Selintas jadi seperti menggerus semangat upaya pemberantasan korupsi," ujarnya.
"Saya hanya ingin menyatakan, wajar jika muncul kecurigaan dan sinisme publik terhadap produk-produk semacam itu di tengah ramainya kasus Djoko Tjandra yang ikut menyeret nama oknum jaksa tersebut," tambah Nawawi.
Sementara ICW menduga penerbitan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur pemeriksaan jaksa harus seizin Jaksa Agung ada kaitan dengan kasus jaksa Pinangki yang diduga bertemu dengan Djoko Tjandra. Hal itu, menurut ICW, agar kasus jaksa Pinangki tak bisa diambil alih lembaga lain.
"ICW menduga keras bahwa dikeluarkannya Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Jaksa mesti seizing Jaksa Agung terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis.
"Pedoman tersebut diduga agar perkara tindak pidana yang baru saja disidik oleh Kejaksaan terkait dengan oknum jaksa tersebut tidak bisa diambil alih begitu saja oleh penegak hukum lain," lanjutnya.
Padahal, menurut Kurnia, tidak satu pun warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan perlakuan khusus dalam penegakan hukum. Selain itu, sebut dia, dalam KUHAP tegas diatur bahwa penyidik dapat memanggil saksi maupun tersangka tanpa adanya mekanisme perizinan tertentu.
"Penting untuk ditegaskan bahwa dengan menggunakan asas hukum equality before the law, maka setiap pihak--termasuk Jaksa sekali pun--tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus. Lalu Pasal 112 KUHAP juga telah mengatakan bahwa penyidik dapat memanggil saksi maupun tersangka dan kedua subjek hukum tersebut wajib memenuhi panggilan penegak hukum tanpa adanya mekanisme perizinan tertentu oleh pihak manapun," papar Kurnia.
Berikut ini bunyi Pasal 112 KUHAP:
