Kuasa Hukum Soroti Aset First Travel Dirampas Negara: Putusan Hakim Keliru

Rahel Narda C - detikNews
Selasa, 11 Agu 2020 15:14 WIB
Kuasa Hukum First Travel Ajukan PK di PN Depok soal Putusan Harta Jemaah Dirampas Negara
Kuasa hukum First Travel mengajukan PK di PN Depok soal putusan harta jemaah dirampas negara. (Rahel/detikcom)
Depok -

Kuasa hukum bos biro umroh First Travel mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) atas harta kliennya yang dirampas negara. Menurut tim kuasa hukum dari Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Siti Nuraida Hasibuan, ada kekeliruan saat hakim memutuskan aset kliennya dirampas negara.

"Menurut kami, dengan segala hormat, bahwa ada juga kekeliruan hakim kasasi dalam hal ini, yaitu soal aset-aset yang dirampas atau diserahkan untuk negara," kata kuasa hukum DNT Lawyers, Boris Tampubolon, di PN Depok, Jalan Boulevard Grand Depok City, Depok, Selasa (11/8/2020).

Boris mengatakan seharusnya negara tidak merampas aset biro umroh First Travel. Sebab, menurutnya, uang tersebut murni milik calon jemaah umroh serta milik kliennya.

"Menurut kita, bahwa seharusnya itu dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini ya jemaah terutama atau Andika. Karena aset-aset itu bukan ada urusannya sama negara, pure uang jemaah, pure uang Andika," ujar Boris.

Selain itu, anggota tim kuasa hukum DNT Lawyers, Pahrur Dalimunthe, menegaskan negara tidak berhak menyita dan merampas aset First Travel. Menurutnya, aset tersebut seharusnya dikembalikan kepada pihak yang memiliki hak.

"Seharusnya secara hukum di dalam KUHAP, itu (aset) dikembalikan kepada yang berhak. Jadi disita, kemudian dikembalikan kepada yang berhak. Dalam perkara ini, apakah negara yang berhak? Pasti jawabannya tidak," ucap Pahrur.

Selanjutnya
Halaman
1 2