Tak Terima Hartanya Dirampas Negara, Bos First Travel Segera Ajukan PK

Danu Damarjati - detikNews
Senin, 10 Agu 2020 14:38 WIB
Bos First Travel, Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan, tiba di PN Depok. Mereka akan menjalani sidang vonis kasus penipuan First Travel.
Foto ilustrasi. Bos First Travel, Andika Surachman (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

Bos biro umroh First Travel, yakni Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Siti Nuraida Hasibuan, akan mengajukan peninjauan kembali (PK) atas putusan hukum yang mereka rasa tidak adil. Mereka memprotes soal harta mereka yang dirampas negara.

"Saat ini satu-satunya jalan untuk mengobati rasa keadilan dan mewujudkan penegakan hukum pada perkara First Travel adalah melalui upaya hukum luar biasa PK (peninjauan kembali) yang akan dilakukan terpidana Andika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Siti Nuraida Hasibuan," kata tim pengacara DNT Lawyers dalam keterangan pers tertulis yang disampaikan pengacara Boris Tampubolon kepada detikcom, Senin (10/8/2020).

Mereka akan mendaftarkan PK ke Pengadilan Negeri Depok, Jl Boulevard Grand Depok City, Kalimulya, Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat, pada Selasa (11/8) besok.

Tim pengacara First Travel DNT Lawyers menyoroti perihal proses hukum hingga putusan MA Nomor 3096K/PID.SUS/2018. Pada akhir 2019, Kejaksaan Negeri Depok berencana mengeksekusi harta bos First Travel yang dirampas negara. Dalam perkara pencucian uang, seharusnya hartanya dikembalikan kepada yang berhak.

"Sangat keliru jika aset yang diduga merupakan hasil pencucian tersebut malah dirampas untuk negara. Seharusnya aset tersebut dikembalikan kepada para terpidana agar mereka dapat memenuhi kewajiban kepada para calon jemaah berdasarkan perjanjian perdamaian (homologasi)," kata tim pengacara Firs Travel.

Menurut mereka, aset yang dapat dirampas dalam tindak pidana seharusnya adalah benda-benda yang diperoleh dari hasil tindak pidana. Pada kasus First Travel, para terpidana dinyatakan melakukan tindak pidana sejak 2015-2017. Namun benda-benda sebelum periode tindak pidana juga ikut dirampas negara.

"Nyatanya, harta benda milik terpidana yang diperoleh sejak tahun 2009-2014 juga turut dirampas, seperti rumah, mobil, dll (dan sebagian besar di antaranya 'dikembalikan' kepada oknum-oknum yang tidak berhak)," kata tim pengacara.

Selanjutnya
Halaman
1 2