Kritik Nawawi Pomolango pada Pedoman 'Periksa Jaksa Seizin Jaksa Agung'

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 11 Agu 2020 13:28 WIB
Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengikuti upacara pelantikan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (20/12/2019). Presiden Joko Widodo melantik lima pimpinan KPK periode 2019-2023 yakni Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Ghufron. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj.
Foto: Nawawi Pomolango (Antara Foto)
Jakarta -

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan pedoman 7/2020 yang isinya mengatur pemeriksaan seorang jaksa harus atas seizinnya langsung. Nawawi Pomolango mengatakan kebijakan ini bisa menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.

"Mengeluarkan produk seperti ini di saat pandemi kasus Djoko Tjandra dan pemeriksaan Jaksa Pinangki, sudah pasti akan menimbulkan sinisme dan kecurigaan publik," ujar Nawawi Pomolango, kepada wartawan, Selasa (11/8/2020).

Selain itu, Nawawi menilai pedoman ini bisa menggerus semangat pemberantasan korupsi. Dia mengatakan wajar apabila masyarakat curiga dan sinis terhadap kebijakan ini, apalagi saat ini ada kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari yang terseret kasus karena bertemu dengan Djoko Tjandra sewaktu masih buron.

"Selintas jadi seperti menggerus semangat upaya pemberantasan korupsi," katanya.

"Saya hanya ingin menyatakan, wajar jika muncul kecurigaan dan sinisme publik terhadap produk-produk semacam itu di tengah ramainya kasus Djoko Tjandra yang ikut menyeret nama oknum jaksa tersebut," tambah Nawawi.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga penerbitan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur pemeriksaan jaksa harus seizin Jaksa Agung terkait dengan kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari. Hal itu, menurut ICW, agar kasus Jaksa Pinangki tidak bisa diambil alih lembaga lain.

"ICW menduga keras bahwa dikeluarkannya Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Jaksa mesti seizing Jaksa Agung terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Selasa (11/8).

"Pedoman tersebut diduga agar perkara tindak pidana yang baru saja disidik oleh Kejaksaan terkait dengan oknum jaksa tersebut tidak bisa diambil alih begitu saja oleh penegak hukum lain," lanjutnya.

Tonton juga video 'RI Resesi Teknikal! Ini Bedanya dengan Krisis dan Depresi Ekonomi':

[Gambas:Video 20detik]



Selanjutnya
Halaman
1 2