ICW Duga Pedoman 'Periksa Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung' Terkait Pinangki

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 11 Agu 2020 09:05 WIB
Jaksa Pinangki
Jaksa Pinangki (Foto: Istimewa)
Jakarta -

Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga penerbitan Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur pemeriksaan jaksa harus seizin Jaksa Agung terkait dengan kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari. Hal itu, menurut ICW, agar kasus Jaksa Pinangki tidak bisa diambil alih lembaga lain.

"ICW menduga keras bahwa dikeluarkannya Pedoman Nomor 7 Tahun 2020 yang mengatur bahwa pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan Jaksa mesti seizing Jaksa Agung terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulis, Selasa (11/8/2020).

"Pedoman tersebut diduga agar perkara tindak pidana yang baru saja disidik oleh Kejaksaan terkait dengan oknum jaksa tersebut tidak bisa diambil alih begitu saja oleh penegak hukum lain," lanjutnya.

Padahal, menurut Kurnia, setiap warga negara Indonesia tidak berhak mendapatkan perlakuan khusus dalam penegakan hukum. Selain itu, lanjutnya, dalam KUHAP telah tegas diatur bahwa penyidik dapat memanggil saksi maupun tersangka tanpa adanya mekanisme perizinan tertentu.

"Penting untuk ditegaskan bahwa dengan menggunakan asas hukum equality before the law, maka setiap pihak--termasuk Jaksa sekali pun--tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus. Lalu Pasal 112 KUHAP juga telah mengatakan bahwa penyidik dapat memanggil saksi maupun tersangka dan kedua subjek hukum tersebut wajib memenuhi panggilan penegak hukum tanpa adanya mekanisme perizinan tertentu oleh pihak manapun," papar Kurnia.

Berikut ini bunyi Pasal 112 KUHAP:

Pasal 112

(1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut.
(2) Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Tonton video 'Kejagung Naikkan Status Kasus Jaksa Pinangki ke Penyidikan':

[Gambas:Video 20detik]

Selanjutnya
Halaman
1 2