Megawati Sorot Banyaknya Kepala Daerah di Sumut Terjerat Korupsi

Nur Azizah Rizki Astuti - detikNews
Selasa, 11 Agu 2020 12:50 WIB
Ketua Umum Partai PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memasuki ruang pelantikan anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selasa (1/10/2019). Sebanyak 575 anggota DPR terpilih dan 136 orang anggota DPD terpilih diambil sumpahnya. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pd.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (Galih Pradipta/Antara Foto)
Jakarta -

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyoroti para kepala daerah yang tersandung kasus hukum. Megawati mengatakan saat ini partai politik memang tak punya kuasa menghukum kepala daerah yang bermasalah.

Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan arahan usai pengumuman rekomendasi PDIP kepada pasangan calon di 75 daerah Pilkada 2020, Selasa (11/8/2020). Megawati mengingatkan agar para kepala daerah yang terpilih tak terlena dengan jabatan.

"Kalian yang akan saya beri rekomendasi ini itu akan eksekutif. Di eksekutif, tidak ada, kalian boleh saja senang, tidak ada yang namanya sanksi. Jadi kalau itu saya sendiri suka jengkel. Kalau di struktur ada sanksi, di legislatif ada sanksi, kita bisa ganti dengan PAW. Tetapi eksekutif tidak. Ini kalau yang ada pikiran jelek, sudah senang, 'wah rupanya kita nggak bisa nih diberikan sebuah sanksi'," kata Megawati.

Megawati lalu mencontohkan soal kepala daerah di Sumatera Utara yang tersandung kasus hukum. Seperti diketahui, setidaknya ada 9 kepala daerah di Sumut yang terjerat korupsi.

"Tapi belum tentu. Republik ini pintar. Suatu saat kejadian begini terus, pasti akan diubah undang-undangnya. Bahwa yang namanya eksekutif juga dapat, dapat harusnya diberikan sanksi. Tapi kan ndak enak. Coba, seperti Sumatera Utara. Coba itu tadi satu rengreng banyak sekali, to. Tolong dipikir, tolong diingat, berapa gubernur yang kena, berapa wali kota yang kena. Semuanya urusannya adalah masalah hukum. Coba saja dilihat," ujarnya.

Megawati juga mengingatkan agar para pasangan calon tidak saling ribut satu sama lain. Ia meminta agar paslon yang diusung PDIP solid dan bertanggung jawab.

"Karena kami memilih pasangan, jangan ribut. Seringkali kalau sudah jadi, lupa diri. Entah yang mana, apa yang bupatinya atau wakil bupatinya, atau kebalikannya. Antara berdua ini. Bukannya bekerja sama dengan solid, tetapi sudah mulai pecah, pecah," tutur Megawati.

"Apalagi sih yang diperlukan oleh sosok pemimpin? Maka saya berupaya sekali untuk mencari sebuah sosok yang punya fighting spirit, yang berani bertanggung jawab, sosok yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi ujian dan tantangan," imbuhnya.

Megawati juga menekankan para kepala daerah harus memahami tata kelola pemerintahan. Ia meminta calon kepala daerah yang diusung PDIP mengikuti sekolah partai.

"Perlu juga seni memimpin birokrasi, mengerti aspek perencanaan kebijakan dan menjalankannya melalui kepemimpinan yang efektif, yang semuanya akan diajarkan nanti dalam sekolah partai. Ikuti sekolah partai itu dengan baik," pungkasnya.

(azr/tor)