Golkar soal Anies Anggarkan Lalu Setop Pengadaan Toa: Tutupi Isu Banjir

Golkar soal Anies Anggarkan Lalu Setop Pengadaan Toa: Tutupi Isu Banjir

M Ilman Nafi'an - detikNews
Senin, 10 Agu 2020 11:03 WIB
Disaster Warning System (DWS) yang dipakai BPBD DKI untuk sebar peringatan dini banjir ke warga (dok. BPBD DKI Jakarta)
Foto: Disaster Warning System (DWS) yang dipakai BPBD DKI untuk sebar peringatan dini banjir ke warga (dok. BPBD DKI Jakarta)
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pengadaan Toa untuk peringatan dini banjir tidak dilanjutkan lagi karena sudah tidak relevan. Fraksi Golkar DPRD DKI mencurigai Anies sedang menutupi isu banjir di DKI Jakarta.

"Memang kadang programnya tiba saat (red: masa) tiba akal, jadi asal saja untuk mencari (program), bukan fokus pada pembenahan banjirnya tapi fokus kepada nutupin isu banjirnya dengan mengeluarkan hal-hal yang antitesis," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco kepada wartawan, Senin (10/8/2020).

Baco mengatakan, Fraksi Golkar DPRD DKI sejak awal adanya rencana pengadaan Toa itu sudah meyakini tidak akan berfungsi. Menurutnya, program tersebut tidak jelas.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Dari awal kita dari gembar-gembor banjir kemarin, kita sudah yakin nggak ada fungsinya itu toa," ucapnya.

Basri BacoKetua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco. (Foto: Dok. Istimewa)

Baco mengatakan, sebaiknya Pemprov DKI berfokus pada naturalisasi sungai untuk menanggulangi banjir. Hal itu lebih jelas ketimbang pengadaan Toa.

ADVERTISEMENT

"Iya dari awal saya sudah menolak Toa itu, dari pada ngurusin Toa, Toa tidak. Diperlukan normalisasi atau naturalisasi, itu selesai. Toa itu tidak diperlukan," katanya.

Seperti diketahui, pada awal 2020, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menganggarkan Rp 4,073 miliar untuk menambah 6 DWS. Kala itu, BPBD menyebut DWS bukan seperti pengeras suara atau Toa yang umum ditemukan. Enam DWS itu untuk menambah sejumlah 'bukan Toa biasa' yang sudah ada di sejumlah kelurahan di Jakarta.

Kala itu, rincian anggaran pengadaan DWS ditampilkan dalam Penyempurnaan RKA (Rencana Kerja Anggaran) RAPBD 2020, yang diunggah di apbd.jakarta.go.id. Berikut adalah rincian biaya pengadaan 6 DWS senilai Rp 4,073 miliar:

- 6 set stasiun ekspansi peringatan dini bencana transmisi Vhf Radio, Rp 3,122 miliar.
- 6 set pole (menara) DWS, Rp 353,096 juta.
- 6 set modifikasi software untuk Telementry dan Warning Console, Rp 416,215 juta.
- 6 set coaxial arrester, Rp 14,124 juta
- 6 set 30W horn speaker buatan lokal, Rp 7,062 juta.
- 6 set storage battery 20AH, 24V, Rp 70,618 juta.
- 6 set 3 element yagi antenna, Rp 90,392 juta.

Tonton video 'Anies Hentikan Program Toa untuk Peringatan Dini Banjir!':

[Gambas:Video 20detik]



Halaman 2 dari 2
(dkp/dkp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads