Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pengadaan Toa untuk peringatan dini banjir tidak dilanjutkan lagi karena sudah tidak relevan. Fraksi Golkar DPRD DKI mencurigai Anies sedang menutupi isu banjir di DKI Jakarta.
"Memang kadang programnya tiba saat (red: masa) tiba akal, jadi asal saja untuk mencari (program), bukan fokus pada pembenahan banjirnya tapi fokus kepada nutupin isu banjirnya dengan mengeluarkan hal-hal yang antitesis," ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco kepada wartawan, Senin (10/8/2020).
Baco mengatakan, Fraksi Golkar DPRD DKI sejak awal adanya rencana pengadaan Toa itu sudah meyakini tidak akan berfungsi. Menurutnya, program tersebut tidak jelas.
"Dari awal kita dari gembar-gembor banjir kemarin, kita sudah yakin nggak ada fungsinya itu toa," ucapnya.
 Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco. (Foto: Dok. Istimewa) |
Baco mengatakan, sebaiknya Pemprov DKI berfokus pada naturalisasi sungai untuk menanggulangi banjir. Hal itu lebih jelas ketimbang pengadaan Toa.
"Iya dari awal saya sudah menolak Toa itu, dari pada ngurusin Toa, Toa tidak. Diperlukan normalisasi atau naturalisasi, itu selesai. Toa itu tidak diperlukan," katanya.
