PKS Kritik Jokowi soal Pelibatan TNI-Polri Tertibkan Pelanggar COVID-19

M Ilman Nafi - detikNews
Senin, 10 Agu 2020 16:04 WIB
Mardani Ali Sera
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera (Foto: Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melibatikan TNI/Polri dalam mendisiplinkan pelanggar protokol COVID-19. Menurutnya, terbitnya Inpres menunjukkan kalangan sipil gagal menerapkan disiplin sosial.

"Yang pertama masalah kesehatan mustinya tidak didekati dengan perspektif TNI/Polri, justru dengan adanya Inpres ini menunjukkan kegagalan kalangan sipil untuk menerapkan disiplin sosial," ujar Mardani kepada wartawan, Senin (10/8/2020).

Diketahui, Jokowi mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian coronavirus disease 2019.

Mardani menilai pelibatan TNI akan memperburuk citra Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19. Menurutnya, seharusnya Pemerintah Pusat dan Daerah bisa berkolaborasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dia juga menyebut, marah-marahnya Jokowi kepada kabinetnya merupakan bentuk frustrasi.

"Itu buruk bagi persepsi Indonesia di mata dunia karena melakukan pendekatan TNI/Polri untuk mengatasi COVID-19. Praktis di semua negara ini bagaimana Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota itu bekerja dengan efektif, persuasif, penuh edukatif. Bukannya justru penggunaan TNI/Polri dan ini disayangkan," ucapnya.

"Justru dengan adanya Inpres bahkan buat saya seperti kita secara terbuka mengumumkan kegagalan kepada dunia internasional dan itu buruk," sambungnya.

Lebih lanjut, Mardani mengatakan narasi pemerintah yang menyebut yang pernah menyebut akan melakukan new normal, kemudian pelonggaran new normal itu merupakan bentuk ketidakjelasan. Sebab, angka kasus positif Corona di Indonesia masih tinggi.

"Ada jarak yang jauh antara narasi yang dikemukakan presiden, dulu bicara new normal, tiba-tiba ingin melonggarkan new normal. Presiden bicara tentang peluang gelombang kedua, wong gelombang kedua itu kalau angkanya sudah mulai turun kemudian naik lagi, ini kita nggak pernah turun. Jadi memang narasi yang disampaikan pemerintah tidak jelas sehingga kalau tidak jelas, apalagi marah-marah kepada kementerian berkali-kali, saya melihat itu bentuk frustrasi dan ketidakmampuan pemerintah untuk mengelola COVID-19 sangat disayangkan. Karena korbannya kesehatan dan ekonomi masyarakat berantakan," ungkapnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2