Pemprov DKI kembali mengaktifkan kebijakan ganjil genap di masa PSBB transisi ini yang dimulai pada Senin (3/8). Namun kebijakan tersebut telah dikritik banyak pihak bahkan sejak sebelum diterapkan kembali.
Salah satu sorotan terhadap kebijakan ganjil genap datang dari Partai Golkar. Ketua Fraksi Partai Golkar DKI Jakarta Basri Baco mengingatkan Gubernur DKI Anies Baswedan untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan agar tidak mengulangi kesalahan saat membatasi kendaraan umum beberapa bulan lalu.
"Bisa terjadi Anies mengulangi kesalahan yang sama terkait dulu membatasi TransJakarta dan kereta tanpa memikirkan, mengeluarkan aturan bagi para karyawan dan pengusaha," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DKI Jakarta Basri Baco saat dihubungi, Minggu (3/8).
Basro menyebut kebijakan ganjil-genap tidak efektif dan justru membuat terjadinya penumpukan di transportasi umum. Padahal, seharusnya hal itu yang dihindari.
"Nggak efektif menurut saya. Ganjil-genap itu akan memaksa orang untuk memakai transportasi umum sehingga kalau itu diterapkan maka bisa memberikan penumpukan orang atau penyebarannya lebih kuat di transportasi umum sedangkan yang mau kita hindari kan itu," jelas Basri.
"(Klaster transportasi umum) pasti akan terjadi, kalau menurut saya pasti akan terjadi kalau tidak diantisipasi," tambahnya.
Tonton juga 'Kadishub DKI soal Ganjil-Genap: Volume Lalu Lintas Turun 4 Persen':
Kemudian saat pemberlakuan ganjil genap pun, Pemprov DKI lagi-lagi dikritik anggota dewan. Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengkritik pengawasan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta selama masa PSBB transisi. Gembong juga meminta kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak hanya membuat Peraturan Gubernur (Pergub) saja, tapi tidak melakukan pengawasan di lapangan.
"Pak Anies jangan hanya menerbitkan Pergub tok, tapi tidak melakukan pengawasan di lapangan," ujar Gembong saat dihubungi, Selasa (4/8).
