Anies Tak Lanjutkan Pengadaan Toa Peringatan Dini Banjir: This Is Not A System

Muhammad Ilman Nafi'an - detikNews
Jumat, 07 Agu 2020 18:02 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kawasan Bundaran H, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2020).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kawasan Bundaran HI. (Wilda/detikcom)

Menurut Anies, saat ini hanya ada 15 kelurahan yang menggunakan Toa peringatan dini banjir. Anies menyebut mulanya pengadaan Toa itu berasal dari hibah Jepang. Setelah hibah itu, Pemprov DKI melakukan pembelian Toa untuk pengadaan di kelurahan yang belum terpasang.

"Ini (Toa) adalah cara promosi (Jepang) paling bagus, hibah dulu, habis itu pengadaan dan strategi mereka sukses, lalu kita belanja terus ke Jepang. La, buat apa? Ini kalau untuk kasus immediate, seperti tsunami, boleh. Kalau kita punya musuh perang, ini perlu warning system, ada pesawat perang lewat. Tapi kan tidak, nggak perlu ini semua, jadi jangan diteruskan belanja ini dan ini boleh jadi museum," katanya.

Anies mengatakan saat ini deteksi dini banjir sudah tidak relevan lagi menggunakan Toa. Menurutnya, dari alat-alat yang sudah ada pun banyak yang tidak berfungsi secara baik.

"Lebih baik early warning system-nya gunakan WhatsApp, masjid, sama tempat yang ada speaker. Toa ini sudah telanjur ada ya sudah, dipakai, tapi tidak usah ditambah. Lalu bangunnya sistem, jangan bangun Toa seperti ini," tegasnya.

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menganggarkan Rp 4,073 miliar untuk menambah 6 disaster warning system (DWS) pada 2020. BPBD menyebut DWS bukan seperti pengeras suara atau Toa yang umum ditemukan.

"Pengeras ini bukan Toa biasa karena bisa dipantau dari Pusdatin untuk langsung ke lokasi yang ada. Anggaran tersebut sudah ada di e-budgeting," ucap Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Muhammad Insyaf saat dihubungi, Kamis (16/1).

Halaman

(fas/fas)