PAN DKI Jakarta meminta agar Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk penanganan banjir di Ibu Kota. PAN menilai SOP dapat menjadi acuan dalam penanganan banjir dan pengungsian.
"SOP penanggulangan banjir wajib ada. Kalau belum ada kami mendesak Gubernur dan SKPD terkait untuk segera menyusunnya. Masih ada waktu sebelum masuk musim hujan," kata Sekretaris PAN DKI Jakarta, Oman Rahman Rakinda saat dihubungi, Kamis (6/8/2020).
"SOP penting sekali agar kegiatan penanggulangan banjir dan dampaknya bisa efektif dan efisien," imbuhnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anies Baswedan sebelumnya mengeluhkan tidak adanya SOP yang baku dalam penanganan banjir terutama dalam penanganan evakuasi dan pengungsian. Oman mengatakan penanganan pengungsi banjir bisa direncanakan
"Evakuasi dan penanganan pengungsi dampak banjir bisa direncanakan. Dibuat strategi evakuasi dan penentuan titik pengungsian. Jangan sampai jatuh korban jiwa dan kerugian materiil yang besar," katanya.
Lebih lanjut, Oman mengatakan peringatan dini di lokasi rawan banjir harus disiapkan. Sehingga bisa mencegah adanya korban jiwa.
"Early warning system bisa dibuat lebih dekat dan operasional di titik-titik langganan banjir," jelas Oman.
Golkar DKI MintaPemprov DKI Segera Rumuskan SOP Baku Penanganan Banjir
Golkar DKI Jakarta juga meminta agar Pemprov DKI segara merampungkan SOP penanganan banjir di DKI. Golkar meminta Pemprov sigap merampungkan SOP baku penanganan banjir, padahal Jakarta sudah bertahun-tahun menangani banjir.
"Terkait SOP penanganan banjir, Fraksi Golkar meminta segera ada koordinasi yang baik lintas instansi merumuskan prosedur apabila terjadi banjir, dan semestinya ini sudah dikerjakan jauh-jauh hari. Sudah tahunan menghadapi banjir masa baru sekarang dipikirkan?" kata Sekretaris Fraksi Golkar DKI Jakarta, Judistira Hermawan saat dihubungi terpisah, Kamis (6/8).
Judistira mengatakan DPRD akan menggelar rapat soal banjir. Dia menyebut persoalan banjir adalah hal penting yang harus dicarikan solusi.
"Saya rasa ini akan menjadi hal penting untuk kita dalami saat Pansus Banjir DPRD DKI bekerja, semua Dinas yang berkaitan dengan ini akan kita undang, Dinas SDA, Dinas Sosial ya untuk kesiapan menangani pengungsi, Dinas Kesehatan, dan lain-lain," kata dia.
Judis mengatakan banjir di DKI mayoritas terjadi di titik yang sama. Dia juga berbicara ancaman banjir rob di pantai utara Jakarta.
"Ya apa yang disampaikan Pak Gubernur itu benar ada nya, ini yang dikeluhkan oleh masyarakat, selalu saat tiba akar dalam penanganan banjir, yang sebenarnya hampir tiap tahun terjadi di Jakarta, dan titik-titik banjir nya selalu di tempat yang sama, Kampung Pulo, Jatinegara, Bukit Duri, dan beberapa tempat lain nya. Kecuali cuaca sangat ekstrem akan bertambah lagi titik nya, termasuk ancaman banjir rob di Jakarta Utara," katanya.
Lebih lanjut, Golkar juga meminta agar Dinas Sumber Daya Air untuk melakukan pengerukan sungai. Judis menyebut antisipasi perlu dilakukan sebelum musim hujan datang.
"Fraksi Golkar berharap ada peningkatan kegiatan oleh Dinas terkait khusus nya Dinas Sumber Daya Air dalam hal pengerukan kali dan sungai termasuk pembuatan sodetan Ciliwung dan perbaikan drainase kota, ini perlu dikerjakan untuk mengantisipasi masuk nya musim penghujan sebentar lagi," ungkpanya.
Sebelumnya, Anies menyoroti tidak adanya standard operating procedure (SOP) yang baku dalam penanggulangan banjir, khususnya mengurus para pengungsi. Hal itu disampaikan Anies dalam rapat pimpinan (rapim) yang membahas penanggulangan banjir.
"Kita akan berbicara tentang pengendalian banjir 2020-2022, kita merasa banjir ini rutin, tapi pada saat yang sama cara kita merespons banjir itu accidental. Contoh paling sederhananya adalah lokasi yang sudah sering kena banjir, di situ bukan hanya masih banjir juga, tidak ada SOP baku yang digunakan untuk masyarakat di sekitar situ sampai pada saat penanganan pengungsinya pun itu setiap tahun kita buat seakan baru banjir pertama kali," ujar Anies dalam rapat yang disiarkan dalam di channel YouTube Pemprov DKI Jakarta, Kamis (6/8).