DPRD Minta Pemkot Makassar Fasilitasi Siswa Tak Mampu Ikut Sekolah Daring

Noval Dhwinuari Antony - detikNews
Kamis, 06 Agu 2020 14:29 WIB
Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SDN Rawa Badak Selatan 01, Jakarta, dilakukan secara daring. Siswa diajak mengenal guru dan sekolah via online.
Foto: Ilustrasi (Pradita Utama-detikcom).
Makassar -

Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar segera memfasilitasi siswa kurang mampu yang terkendala mengikuti sekolah daring. Siswa harus difasilitasi paket kuota internet hingga gawai.

"Yang menjadi kendala dalam proses belajar daring di masa pandemi COVID-19 ini adalah soal ketersediaan kuota internet atau alat komunikasi berupa gadget atau gawai untuk mendukung proses belajar siswa secara daring. Karena tidak semua orang tua murid dan orang tua siswa itu merupakan orang yang berkecukupan atau mampu memiliki alat tersebut," ujar Rudi kepada detikcom di Makassar, Kamis (6/8/2020).

Ketua DPRD Kota Makassar Rudianto LalloKetua DPRD Kota Makassar Rudianto Lallo (Noval D Antony-detikcom).

Rudi prihatin dengan banyaknya siswa khususnya siswa SD dan SMP yang tidak dapat mengikuti proses belajar daring secara maksimal di masa pandemi COVID-19. Terlebih ada siswa yang tetap ke sekolah meminjam komputer sekolah untuk mengikuti proses belajar daring.

"Memang pemerintah harus mencari solusinya, mencari jalan terbaik supaya tidak ada anak yang tidak bersekolah dengan tidak mengikuti proses belajar mengajar secara daring," katanya.

Menurutnya, hingga saat ini belum diketahui kapan masa pandemi COVID-19 akan selesai di Makassar dan sekolah tatap muka dapat dilakukan.

"Kebijakan pendidikan kita belum memungkinkan dilakukan secara tatap muka. Sehingga memang pemerintah kota harus memikirkan, khususnya kepada murid-murid dan siswa-siswa yang dalam kategori tidak mampu," tegasnya.

"Kalau yang mampu kan rata-rata pasti punya, sisa memang ketersediaan pulsa yang harus dicek dan dibantu," lanjutnya.

Rudi tidak mempermasalahkan adanya SMP di Makassar yang membeli gawai untuk dibagikan kepada para siswa selama masa belajar daring berlaku. Namun penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pembelian gawai harus sesuai aturan yang berlaku.

"Penggunaan dana BOS, sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan silakan saja. Yang perlu digaris bawahi sekarang memang pemerintah harus hadir khusususnya memberi pelayanan kepada orang tua atau siswa yang kurang mampu," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, SMP Negeri 6 Makassar membeli 428 gawai untuk mendukung proses belajar siswa melalui sistem daring karena pandemi virus Corona (COVID-19). Dana sebesar Rp 875 juta dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) digunakan untuk membeli gawai tersebut.

"Jadi uangnya masuk di rekening SMPN 6 itu 875 juta itu diperuntukkan harus ini, harus diperuntukkan untuk 428 unit tablet," ujar Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Makassar, Munir, di Jalan Ahmad Yani, Rabu (5/8).

Sementara itu Pemkot Makassar hingga saat belum memberlakukan sekolah tatap muka untuk para peserta didik. Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin menilai kondisi pandemi virus Corona (COVID-19) di Makassar masih berisiko bagi peserta didik.

"Ini masalahnya anak-anak kita tidak boleh didekatkan dengan risiko yang sangat berbahaya dengan mereka," kata Rudy di gedung DPRD Kota Makassar, Jalan AP Pettarani, Selasa (4/8).

Tonton video 'SMP di Makassar Beli 428 Tab Tablet Dukung Proses Belajar dari Rumah':

[Gambas:Video 20detik]



(nvl/idh)