Jerat Tersangka untuk 2 Wakil Rakyat PDIP Gegara Kasus Penganiayaan

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 06 Agu 2020 10:23 WIB
Ilustrasi penganiayaan (dok detikcom)
Foto Ilustrasi Pengeroyokan (dok detikcom)
Belum tuntas kasus Kiki, muncul lagi kasus dugaan penganiayaan yang diduga melibatkan wakil rakyat PDIP. Kali ini, kasus terjadi di Labuhanbatu Selatan dan diduga melibatkan anggota F-PDIP DPRD Labusel, Imam Firmadi.

Imam dilaporkan ke polisi terkait dugaan penganiayaan seorang warga bernama Muhammad Jefry Yono. Dilansir dari Antara, laporan terhadap Imam itu bernomor STPLP/787/VII/SPKT RES-LBH.

Penganiayaan tersebut diduga terjadi pada Minggu (28/6). Peristiwa itu diduga terjadi gara-gara masalah peminjaman motor.

Imam diduga melakukan penganiayaan bersama tiga rekannya. Puncak penganiayaan, menurut korban, adalah saat Imam mencabut kuku jari kelingking kaki kirinya dengan alat sejenis tang.

Jeritan Jefry didengar warga yang kemudian membantunya. Setelah mendapat perawatan dan kondisinya lebih baik, Jefry melaporkan dugaan penganiayaan tersebut ke polisi pada Kamis (9/7).

Polres Labuhanbatu membenarkan soal laporan tersebut dan melakukan proses penyidikan. "Betul ada laporannya, dalam proses penyidikan," ucap Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, AKP Parikhesit.

Setelah melakukan sejumlah pemeriksaan, polisi kemudian menetapkan Imam sebagai tersangka. Dia diduga menjadi pelaku utama penganiayaan terhadap Jefry.

"Sudah," kata Kasubbag Humas Polres Labuhanbatu AKP Murniati saat dimintai konfirmasi, Rabu (5/8).

Dia tak menjelaskan detail apakah tiga orang lainnya yang diduga melakukan penganiayaan juga ditetapkan menjadi tersangka. Imam saat ini juga masih diburu.

"Masih dicari, surat penangkap sudah keluar," ujarnya.

Pengacara Imam, Prismadani, membantah kliennya melakukan dugaan penganiayaan. Dia mengatakan hal yang dilaporkan Jefry tidak benar.

"Semua itu tidak benar," ucapnya usai mendampingi Imam saat dimintai keterangan sebagai saksi sebagaimana dilansir dari Antara.

Ketua PDIP Sumut, Djarot, juga sudah buka suara soal kasus ini. Dia memastikan PDIP tak akan memberi bantuan hukum terhadap Imam.

"Kita akan dorong proses hukum ke aparat penegak hukum dan partai tidak akan memberikan pendampingan hukum kepada yang bersangkutan," ujar Djarot.

Selain itu, Djarot mengatakan PDIP bakal memberi sanksi organisasi jika Imam terbukti bersalah. Dia mendorong kasus ini dituntaskan secara hukum berdasarkan bukti dan fakta yang terjadi.

"Kalau memang dinyatakan bersalah, partai akan memberikan sanksi organisasi," ucap Djarot.

Halaman

(haf/tor)