.webp)
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai penerapan sistem zonasi terhadap guru diperlukan. Hal ini agar efisien kegiatan belajar bisa lebih optimal.
"Ke depan harusnya zonasi tenaga pendidik harus dilakukan, agar gurunya kayak sekarang nih gurunya di zona merah, terus sekolah dibuka anak-anak zona hijau, gurunya juga nggak bisa ngajar. Andaikan zona gurunya juga masuk dekat zona rumahnya bahwa dia ngajar di dekat rumahnya, nggak cuma ngajar muridnya, dia bisa ngurusin anak-anak dan keluarganya karena rumahnya tidak terlalu jauh," kata Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti, saat rapat nasional hasil pengawasan PPDB tahun 2020 yang disiarkan secara langsung melalui YouTube KPAI, Rabu (5/8/2020).
Retno mendengar rekan-rekan gurunya yang harus menempuh jarak jauh untuk mengajar di sekolah. Untuk itu, Retno menilai jika sistem zonasi terhadap guru dilakukan maka bisa berdampak positif.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ini yang karena teman-teman saya yang ngajar dulu rumahnya di Depok, Bogor Gunug Putri bahkan yang berangkat Subuh. Bahkan Subuh di jalan, ini kan sesuatu yang terlalu berat," sambungnya.
Selain meminta agar zonasi guru dapat direalisasikan, KPAI juga mendorong pemerintah daerah yang di wilayahnya tidak memiliki sekolah negeri agar mengirimkan proposal kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membangun sekolah. Terlebih bagi daerah yang memiliki tanah kosong dan belum digunakan.
"Memang ada APBN dari Kemendikbud yang boleh untuk mendirikan sekolah. Artinya ini yang harus dimanfaatkan daerah, yang punya tanah apalagi wilayah-wilayah yang tanah pemerintah banyak. KPAI mendorong untuk yang tidak ada sekolah negerinya KPAI mendorong untuk mengajukan proposal dan permintaan kepada kemendikbud untuk membangun sekolah," ujarnya.
Menurut Retno, pembangunan sekolah negeri baru merupakan bagian sinergitas antara Kemendikbud dengan Pemerintah Daerah setempat. Retno kemudian mencontohkan salah satu daerah yang ingin memiliki sekolah negeri baru namun terkendala pada lahan.
"Saya rasa ini sudah sinergi yang baik karena nggak mungkin juga kalau Kemendikbud membebaskan tanahnnya gitu kan, jadi harus daerah. Nah memang tahun lalu yang dari Bali mengatakan nggak punya sama sekali tanah pemerintah kota sementara kepingin punya sekolah baru, itu menjadi problem juga," tuturnya.
Untuk itu, dia mengatakan pemerintah daerah dan Kemendikbud harus duduk bersama untuk menyelesaikan masalah pembangunan sekolah negeri baru di beberapa daerah. Dikatakan Retno, KPAI mendorong daerah untuk melakukan pemetaan terhadap wilayah mana saja yang tidak memiliki sekolah.
"Ke depan barangkali ini pemerintah daerah dan Kemendikbud yang harus duduk bareng. Pemerintah daerah membuat pemetaan mana daerah yang padat tapi tidak ada sekolah negeri, ya negara kan harus hadir di wilayah-wilayah itu. KPAI mendorong itu dilakukan ke depannya," imbuhnya.
