Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah, termasuk Pemerintah Kota Surabaya, berhati-hati ketika membuka sekolah. Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti menegaskan kesehatan dan keselamatan anak di atas segalanya.
"Belajar dari pembukaan sekolah di zona hijau, yaitu Pariaman (Sumbar) dan kasus di pondok pesantren yang menjadi klaster baru COVID-19, maka untuk melindungi keselamatan dan kesehatan peserta didik selama berada di sekolah, KPAI mendorong pemerintah untuk bertindak hati-hati membuka sekolah dan tidak membuka sekolah tatap muka saat sekolah dan daerah belum mampu memenuhi infrastruktur dan ketentuan protokol kesehatan yang ditetapkan WHO untuk membuka sekolah," kata Retno kepada wartawan, Selasa (5/8/2020).
Retno mengatakan kesehatan dan keselamatan anak harus dijadikan pertimbangan utama. Guna proses belajar-mengajar tetap berlangsung, Retno meminta agar pembelajaran jarak jauh (PJJ) diperbaiki.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kesehatan dan keselamatan anak-anak harus jadi pertimbangan utama dan pertama, perbaiki PJJ dan siapkan dahulu infrastruktur serta budaya kenormalan baru sebelum buka sekolah," kata dia.
Retno mengatakan, jika Surabaya ingin membuka sekalah, surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri, yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, serta Menteri Dalam Negeri, harus menjadi sumber rujukan.
Retno menyebut ada empat syarat yang harus dipenuhi Pemerintah Kota Surabaya dalam SKB empat menteri itu. Syarat tersebut adalah daerah harus zona hijau, pemerintah daerah harus setuju, sekolah harus memenuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka, serta orang tua murid setuju pembelajaran tatap muka.
"Rujukannya SKB empat menteri dong, jadi satuan tugas COVID mestinya nggak kasih izin. Jika salah satu dari empat syarat tersebut tidak terpenuhi, peserta didik melanjutkan belajar dari rumah secara penuh," ujar Retno.
Sebelumnya, Pemkot Surabaya berencana melaksanakan sekolah tatap muka di 21 SMP di Surabaya. Sebagai tahap awal, 5 dari 21 SMP dijadikan pilot project.
Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Supomo sempat menggelar pertemuan dengan Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya, IDI, pakar epidemiologi hingga dokter anak. Rencana dibukanya kembali sekolah karena melihat peta Surabaya yang tren kasusnya sudah terus menurun 8 hari ini.
"Mulai kemarin Senin (3/8) kami siapkan sekolah-sekolah terus guru-guru disiapkan. Terutama perilakunya anak dan guru, semua stakeholder yang ada di Surabaya kita siapkan. Ketika nanti situasinya sudah memungkinkan, kita sudah siap," kata Supomo, Selasa (4/8).